KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Vaksinasi Covid-19 dengan skema vaksin gotong royong segera bergulir. Juru Bicara Vaksinasi dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan harga vaksin Covid-19 yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong kini masih dalam proses penghitungan dan pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun untuk estimasi harga vaksin gotong royong nantinya ada dikisaran Rp 500.000 per dosis. Estimasi tersebut sudah termasuk biaya pelayanan vaksinasi. "Estimasi memang sudah pernah disampaikan kisaran Rp 500.000 per dosis sudah termasuk dalam pelayanan. Jadi kalau 2 dosis sekitar Rp 1 juta. Tapi kami masih menunggu karena ini masih proses mudah-mudahan harga inis udah bisa kita finalkan untuk ditetapkan," kata Bambang dalam dialog produktif yang digelar KPC-PEN pada Kamis (6/5).
Terkait dengan stok vaksin gotong royong, Bambang menerangkan, terdapat satu juta dosis vasin Sinopharm yang telah datang di Indonesia. Namun yang khusus dialokasikan untuk program vaksinasi gotong royong sebanyak 500.000 dosis. Sebab, 500.000 dosis lainnya merupakan vaksin Sinopharm donasi dari Pemerintah Persatuan Emirat Arab kepada Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah telah terima 982.400 vaksin Sinopharm untuk vaksinasi gotong royong Bio Farma terus mengupayakan ketersediaan stok vaksin untuk program pemerintah ataupun vaksinasi gotong royong. Untuk vaksinasi gotong royong ini harapannya ada 7,5 juta dosis vaksin di tahap pertama masuk sampai bulan September secara bertahap. Mengingat kebutuhan akan vaksin di dunia sangat tinggi, maka kedatangan vaksin baru dapat dilakukan secara bertahap. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, mengenai ketentuan pembayaran uang muka 50% oleh perusahaan yang mendaftar vaksinasi gotong royong, pihaknya telah mengeluarkan form. Form tersebut harus diisi oleh perusahaan untuk melakukan pemesanan dan kesediaan membayar uang muka 50%. "Jadi memang sebelum pelaksanaan memang ini ada berapa persen DP dibayar saat penandatanganan jual beli. Jadi itu sudah kami sampaikan ke perusahaan-perusahaan di dalam tahap awal dan nanti mereka confirm. Nanti setelah mendapatkan konfirmasi dari segi alokasi mereka bisa langsung melakukan penandatanganan dan pembayaran jual-belinya itu langsung dengan Biofarma," jelas Shinta. Shinta menjelaskan, Kadin dalam program vaksinasi gotong royong bertugas sebagai fasilitator dan pendaftaran para perusahaan. Pembayaran dan penandatanganan kerjasama ditekankan dilakukan antara perusahaan dengan Biofarma langsung. Untuk pelaksanaannya dipastikan tidak akan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani vaksinasi program pemerintah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa vaksinasi gotong royong tidak akan menggangu jalannya vaksinasi program pemerintah. "Nanti pelaksanaannya bisa di fasyankes BUMN, swasta atau milik perusahaan jika ada. Untuk fasyankes perusahaan akan diverifikasi kesiapannya untuk pelaksanaan vaksinasi. Bisa juga mungkin on-site, kan ada pabrik yang karyawannya puluhan ribu, bisa juga diatur melalui on-site vaksinasi," tutur Shinta. Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Arya Sinulingga memastikan vaksin gotong royong tidak akan menjadi celah bisnis yang menguntungkan pihak tertentu.
Hal tersebut melihat dari pengadaan sendiri seluruhnya dilakukan oleh BUMN yaitu PT Bio Farma dan penentuan harga melibatkan beberapa lembaga diantaranya BPKP, serta penentuan harga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Pengadaannya BUMN dari pemerintah kemudian yang menentukan harga adalah dari Kemenkes, proses penentuan harga melibatkan beberapa lembaga yang melakukan penilaian, kontrolnya sangat kuat setelah komite harga ini baru masuk ke Kemenkes. Maka diharapkan tidak ada pihak-pihak diluar dari pemerintah yang bisa mengkomersilkan vaksin ini," Saat ini dari data Kadin sudah ada 17.832 perusahaan yang mendaftar vaksinasi gotong royong dengan hampir 8,6 juta peserta vaksinasi. Kadin juga kembali membuka pendaftaran tahap ketiga bagi perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi kepada karyawan dan pekerjanya hingga 21 Mei ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat