KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dikabarkan bakal mengusulkan pembatasan pembangunan smelter nikel baru kelas dua, yakni untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI). Pembatasan pembangunan smelter nikel untuk FeNi dan NPI akan dilakukan setelah 30 smelter, yang sudah masuk dalam hitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terbangun.

Wacana pembatasan smelter ini ditujukan karena beberapa alasan, antara lain nilai tambah, mengamankan bahan baku untuk pabrik sel baterai, dan menjaga ketahanan cadangan bijih nikel.

Isnaputra Iskandar, Head of Research Maybank Kim Eng Sekuritas menilai, hingga saat ini kebijakan tersebut masih dalam taraf wacana. Isnaputra menilai, pemerintah akan berhati-hati untuk mengambil kebijakan ini karena terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk iklim investasi di sektor nikel.

Baca Juga: Punya kebun produktif untuk tunjang kinerja, Trimegah beri rekomendasi beli TAPG

Seandainya pun kebijakan pembatasan smelter ini diambil, dia menilai hal ini hanya akan berdampak terhadap proyek-proyek baru yang belum didiskusikan dengan pemerintah.

“Ini artinya, proyek-proyek yang sudah disetujui dan/atau didiskusikan dengan pemerintah, saya rasa akan tetap dapat dilanjutkan,” ujar Isnaputra kepada Kontan.co.id, Sabtu (27/6).

Dengan asumsi tersebut, Isnaputra menyebut wacana kebijakan pembatasan pembangunan smelter ini tidak akan mempengaruhi ekspansi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto belum bisa berkomentar banyak terkait wacana ini. Sebab, setahu dirinya, kebijakan ini baru sebatas wacana.

Namun, saat ini memang pasar sedang kebanjiran produk FeNi dan NPI dari Indonesia. Bernardus menyebut, produk ini sampai sekarang hanya diserap oleh industri baja nirkarat. Sementara itu, pemerintah sedang menggalakkan industri baterai dan mobil listrik.

Baca Juga: Terdampak pengetatan PPKM Mikro, saham Mitra Adiperkasa (MAPI) direkomendasikan jual

Dengan alasan bahwa produk NPI/FeNi dari Indonesia saat ini membanjiri pasar dan menyebabkan kelebihan pasokan (oversupply) dan juga strategic alignment dengan visi pemerintah Indonesia, wacana pembatasan tersebut bisa dipahami oleh INCO.

“Ada banyak pertimbangan yang harus diambil kalau memang wacana kebijakan tersebut akan di realisasikan,” ujar Bernardus kepada Kontan.co.id, Jumat (27/6).

Vale Indonesia juga secara strategis harus melihat proyeksi pasar ke depan dan memilih jalur pengolahan bijih nikel yang sesuai, baik sesuai dengan kondisi pasar, sesuai dengan kadar dan kandungan kimiawi bijih, sesuai dengan target keekonomian yang ingin dicapai, serta tentu harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah.

Editor: Tendi Mahadi