JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memilih pengganti Ignatius Jonan sebagai Direktur Utama (Dirut)  PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adalah Edy Sukmoro, Mantan Direktur Pengelolaan Aset PT KAI yang didaulat menjadi bos baru perusahaan kereta ini. 

Pengisian pos Dirut PT KAI hanyalah awal dari daftar rotasi jajaran petinggi di perusahaan milik negara. Maklum, sejumlah posisi direktur di BUMN ada yang masih kosong ataupun masa jabatannya segera berakhir.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro, menjelaskan, institusinya sudah memiliki daftar rotasi direktur BUMN, termasuk untuk posisi   direktur utama serta evaluasi atas kinerja BUMN. Untuk itu, pemerintah saat ini mulai mencari dan menyiapkan pengganti bos BUMN yang akan habis masa kerjanya dalam waktu dekat. "Kami akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan kinerja korporasi dan perorangan," katanya, kepada KONTAN, Rabu (29/10).

Imam menyatakan, apabila hasil evaluasi memuaskan dan direksi baru menjabat satu periode, pemerintah akan memperpanjang masa jabatan sang direksi atau memindahkan ke perusahaan BUMN lain. Tapi, jika tidak memuaskan, posisinya akan diganti.

Salah satu kursi puncak badan usaha negara yang masih kosong adalah jabatan Direktur Utama Pertamina. Menurut Imam, pemilihan bos BUMN strategis ini memerlukan persetujuan presiden. Memang, seharusnya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang kini dipegang Muhammad Husein, akan habis pada pada awal November 2014 nanti. Tapi, pemerintah akan memperpanjang sementara waktu sampai  terpilih Dirut Pertamina definitif.

Selain Pertamina, sejumlah  dirut BUMN juga akan habis masa jabatannya antara November 2014-Maret 2015.  Misalnya, Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara indonesia (BNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perum Bulog.  "Kami sudah menyiapkan evaluasinya dari sekarang," ujarnya.  

Menteri BUMN, Rini M. Soemarno mengaku sebentar lagi akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon pengisi pos Dirut PT Pindad dan Pertamina. "Belum ada nama, masih harus diskusi dengan presiden soal proses tersebut," ujarnya.         

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa