KONTAN.CO.ID - NAYPYIDAW. Warga Myanmar memberikan suara pada tahap kedua pemilihan umum, Minggu (11/1/2026). Sejauh ini, pemilu didominasi partai yang didukung militer. Pengamat menilai, pemilu putaran kedua digelar sebagai upaya junta menutupi rendahnya partisipasi pemilih pada putaran pertama lalu. Pemilu putaran pertama tersebut dicemooh sebagai tipuan. Myanmar dilanda konflik sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada 2021 dan menahan presiden saat itu, pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Kejadian ini memicu perang saudara di negara berpenduduk 51 juta jiwa tersebut.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi, pemenang dua pemilu terakhir dengan kemenangan telak, dibubarkan bersama dengan puluhan partai anti-junta lainnya karena gagal mendaftar pemilu. Sementara kelompok pemberontak menolak berpartisipasi.
Baca Juga: Israel Siaga Tinggi, Antisipasi Intervensi Amerika Serikat di Iran Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan pemilu ini adalah taktik melegitimasi kekuasaan junta melalui perwakilan sipil. Dus, hajatan politik ini dinilai tidak bebas, adil, atau kredibel, lantaran tidak ada oposisi yang berarti. Tapi militer Myanmar menegaskan pemilu ini mendapat dukungan publik dan dilakukan tanpa paksaan. Militer berusaha memberikan citra positif pada pemilu setelah fase pertama pada 28 Desember hanya mencatatkan angka partisipasi 52%. "Ini bukan hanya kemenangan bagi pemerintah, tetapi kemenangan bagi rakyat, sebuah pencapaian bagi mereka yang menginginkan demokrasi dan perdamaian," kata Zaw Min Tun, juru bicara militer, Minggu (11/1/2026), seperti dikutip
Reuters. Ketua Junta Min Aung Hlaing telah melakukan perjalanan untuk mempromosikan pemilu. Aung Hlaing menyebut pemilu sebagai keberhasilan dan mendesak masyarakat memilih.
Baca Juga: Junta Militer Myanmar Bebaskan 6.186 Napi dalam Amnesti Hari Kemerdekaan Seorang warga Distrik Latha di Yangon, menyebut, banyak orang datang lebih awal. Orang-orang tersebut memilih karena khawatir akan dampak jika mereka tidak memilih dan akan distigmatisasi jika mereka memilih. "Mereka takut sesuatu akan terjadi jika mereka tidak memilih, dan jika mereka memilih, mereka takut orang lain akan mengetahuinya," kata warga yang tidak bersedia disebut namanya tersebut pada
Reuters. Ia sendiri mengaku tidak memilih. Seorang warga Yangon berusia 42 tahun mengatakan kepada
Reuters, ia memberikan suara untuk menghindari dampak buruk, tetapi tidak memilih Union Solidarity and Development Party (USDP), yang terafiliasi dengan militer. "Saya memilih partai lain. Saya bahkan tidak ingat namanya," katanya. USDP sukses mengamankan 88% kursi majelis rendah yang diperebutkan pada tahap pertama. Partai ini dibentuk militer pada 2010 sebagai kendaraan politik dan dipenuhi pensiunan tentara.
Baca Juga: Ratusan Warga Asing Kabur ke Thailand Usai Penggerebekan KK Park Myanmar "USDP berada di jalur menuju kemenangan telak, yang hampir tidak mengejutkan. mengingat
playing field lebih condong mendukung partai ini. Sebab, terjadi penghapusan saingan serius dan serangkaian undang-undang yang dirancang untuk membungkam oposisi terhadap pemilu," kata Richard Horsey, Penasihat Senior Myanmar untuk Crisis Group. Putaran pemungutan suara terakhir akan berlangsung pada 25 Januari mendatang. Militer mengatakan pemilihan ini akan membawa stabilitas politik ke Myanmar, yang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia. Menurut data PBB, ada ribuan orang tewas dalam konflik dan 3,6 juta orang mengungsi. Namun, para analis memperingatkan, upaya junta membentuk pemerintahan yang stabil di tengah konflik yang berkecamuk berisiko tinggi, Pemerintah yang dikendalikan militer kemungkinan besar tidak akan mendapatkan pengakuan internasional yang luas.
Baca Juga: Myanmar Bakal Gelar Pemilu Ketiga pada 25 Januari 2026 Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan, pemerintah baru akan dibentuk pada April. Pemerintah ini diharapkan akan diterima di luar negeri, yang menyebabkan sanksi dilonggarkan dan kembalinya investasi asing. "Saya percaya setelah pemilihan, pembatasan akan berkurang, dan hubungan internasional akan menjadi lebih terbuka dan terlihat," katanya.
