KONTAN.CO.ID - YANGON. Pemerintah militer Myanmar mendorong warganya untuk bekerja di luar negeri demi mengatasi kekurangan valas. Myanmar kehilangan banyak investasi dan bantuan asing sejak dikuasai militer dua tahun lalu.

Myanmar melihat pengiriman uang dari pekerja di luar negeri sebagai sumber penting mata uang asing. Saat ini memang ada banyak pekerja muda Myanmar yang bekerja di luar negeri karena tidak menyukai pemerintah militer.

Meski berniat menjauhkan diri dari penguasa militer, tapi pilihan bekerja di luar negeri pada akhirnya malah menguntungkan negara. Situasi ini mulai dikritik banyak kelompok pemuda lain.

Baca Juga: Menlu Retno Beberkan 7 Hasil Pertemuan Menlu ASEAN dan Negara Mitra

Melansir Nikkei Asia, bulan Juni lalu penguasa militer Myanmar mengeluarkan pengumuman bahwa mereka akan mencabut izin agen yang mengirim pekerja ke luar negeri jika mereka gagal pekerja sesuai dengan perjanjian.

Aturan tersebut menunjukkan niat militer untuk secara aktif mendorong pengiriman pekerja yang sah, sambil menghilangkan agen yang tidak mengikuti aturan.

Pemerintah militer Myanmar juga memperkenalkan aturan yang mendukung pengiriman uang tunai dari pekerja asing. Saat ini bank sentral Myanmar telah menetapkan nilai tukar resmi untuk mata uangnya.

Baca Juga: Pertemuan Menlu ASEAN Dibayangi Krisis Myanmar & Ketegangan Laut China Selatan

Namun, pada akhir Agustus 2022, bank mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa pengiriman uang dari ekspatriat dikecualikan.

Pekerja di luar negeri dapat mengirim uang ke rumah dengan harga yang mendekati kurs pasar, yaitu sekitar 2.850 kyat per dolar, dibandingkan kurs resmi 2.100 kyat per dolar.

Nikkei mencatat, jumlah pendaftar kerja lewat negara yang ingin mengikuti Tes Kemampuan Bahasa Jepang mencapai sekitar 100.000. Pada Desember 2022, ada sekitar 52.000 pelamar dari Myanmar, terbanyak dari negara atau wilayah mana pun di luar Jepang.