KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kementerian Informasi Myanmar menandatangani kontrak senilai US$ 3 juta per tahun dengan firma lobi DCI Group di Washington untuk memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

Kesepakatan ini tercatat di dokumen Foreign Agents Registration Act (FARA) pada 31 Juli, bertepatan dengan transisi nominal kekuasaan dari militer ke pemerintahan sipil sementara menjelang pemilu.

Baca Juga: AS Cabut Sanksi terhadap Sekutu Junta Myanmar, Usai Pujian untuk Trump

KB Bank Catatkan Laba Bersih Rp373 Miliar pada Semester I 2025

Kontrak yang ditandatangani 1 Agustus oleh Managing Partner DCI Justin Peterson dan Brian McCabe itu mencakup layanan hubungan publik dengan fokus pada perdagangan, sumber daya alam, dan bantuan kemanusiaan. Peterson pernah menjabat di pemerintahan Presiden Donald Trump.

Meski membentuk pemerintahan sementara, Myanmar tetap berada di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta 2021.

Min Aung Hlaing menunjukkan minat membangun hubungan dengan Trump, bahkan merespons ancaman tarif AS atas ekspor Myanmar dengan pujian terhadap “kepemimpinan kuat” Trump, sembari meminta keringanan tarif dan pencabutan sanksi.

Langkah ini menjadi sensitif mengingat AS masih memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar atas dugaan genosida terhadap etnis Rohingya.

Baca Juga: Ultimatum China ke Pemberontak Myanmar Bisa Ancam Suplai Global Tanah Jarang Berat

Bulan lalu, pemerintahan Trump memang mencabut sanksi terhadap beberapa sekutu junta, tetapi menegaskan bahwa kebijakan umum terhadap Myanmar tidak berubah.

Selain itu, Washington tengah mempertimbangkan cara mengalihkan pasokan mineral tanah jarang berat (heavy rare earths) Myanmar dari China, yang menguasai hampir 90% kapasitas pemrosesan global, meski menghadapi tantangan logistik dan geopolitik besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News