KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan, pihaknya akan menerapkan tiga sistem baru untuk mempercepat perekrutan satu juta guru. Mekanisme baru tersebut akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, dari dua kali seleksi, jumlah guru yang lulus menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ialah 544.292 guru. Dengan kata lain ada 544.292 guru honorer yang kini telah menjadi guru ASN PPPK melalui seleksi yang dilakukan ada tahun 2021 dan 2022. Namun, upaya pemenuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2021 hingga 2022 dengan dua kali seleksi tersebut belum maksimal. Dimana tahun 2023 saat ini masih diperlukan 601.286 formasi guru di sekolah negeri.
Baca Juga: Kemendikbud: Tahun 2023, Diperlukan 601.286 Formasi Guru Sekolah Negeri Nadiem mengatakan ada tiga alasan permasalahan guru honorer masih terjadi. Pertama, guru merupakan pekerja di sekolah-sekolah yang bisa kapan saja pindah, berhenti, pensiun atau bahkan meninggal dunia. Sedangkan sekolah tidak dapat langsung mengganti karena menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat. "Di sekolah ada kebutuhan guru secara real time, secara berkala tapi rekrutmen guru dilakukan secara gelondongan pertahun. Jadi ini akan jadi suatu masalah yang akan selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba yang ujungnya terpaksa merekrut honorer," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (24/5). Kedua, perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena ada kekhwatiran jumlah dan kompetensi guru tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN sesuai dengan kebutuhan sekolah atau data dari pusat. Adapun solusi yang didapatkan Pemerintah Pusat ialah tiga sistem yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Diantaranya marketplace untuk guru, perekrutan oleh sekolah dan penempatan pada formasi kurang peminat. Konsep marketplace untuk guru ini, Nadiem menjelaskan akan ada tempat bagi semua guru yang boleh mengajar masuk ke dalam data based yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Guru yang dapat masuk ke dalam marketplace untuk guru ialah, guru honorer yang lulus seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Kemudian lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra jabatan atau guru baru yang sudah lulus PPG. Dengan adanya marketplace untuk guru tersebut, calon guru lebih fleksibel. Terutama dalam mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan guru secara terpusat. "Proses perekrutan menjadi real time dan mengikuti kebutuhan sekolah di daerah," kata Nadiem.
Baca Juga: Gaji Ke-13 2023 Jadi Cair Juni? Simak Komponen dan Besarannya Konsep perekrutan oleh sekolah ialah, dari sebelumnya perekrutan dilakukan oleh pusat maka nantinya akan dilakukan oleh sekolah kapan saja. Nantinya anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di pemerintah daerah dialihkan ke sekolah. Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah tapi terpisah dari rekening BOS. "Kami akan transfer anggaran ini rekening sekolah langsung dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam marketplace guru tadi. Jadi penggunaan dana dikunci hanya untuk yang benar-benar boleh menjadi guru," jelasnya. Kemudian sekolah bisa merekrut guru ASM kapan saja asalkan sesuai formasi. Formasi ditentukan pemerintah pusat, tetapi bersifat dinamis setiap tahun tergantung jumlah siswa. Adapun untuk memastikan sekolah merekrut berkompetensi, perekrutan hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru. Jika seorang calon guru sudah direkrut pulang sekolah maka otomatis dianggap sebagai ASN atau PPPK. "Pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan di sekolah. Hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honore yang dibayar seadanya," imbuhnya. Kemudian konsep penempatan guru pada formasi kurang peminat. Konsep ini berupa beasiswa dengan ikatan dinas. Nadiem menjelaskan, mereka akan ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati paling tidak tiga tahun.
Baca Juga: PPDB 2023, Ini Kemampuan yang Perlu Dikuasai Anak yang Akan Masuk SD "Bagi guru-guru baru yang mau menerima beasiswa. Yang tidak mau menerima beasiswa tidak masalah, mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri mau daerah mana formasi yang mana. Tetapi bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya akan ditempatkan di lokasi membutuhkan guru," jelasnya.
Selain itu pemerintah juga akan menyiapkan insentif seperti kenaikan pangkat lebih cepat bagi guru-guru yang memilih daerah-daerah atas sekolah-sekolah yang punya tingkat literasi rendah atau daerah yang tidak diminati. Adapun untuk mencapai ini ialah, perlunya perubahan RPP manajemen ASN. Kemudian adanya Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik grant, yakni dana yang ditransfer langsung ke rekening sekolah sebagai unit kerja pemerintah daerah. Terakhir, perlunya pembangunan sistem marketplace untuk guru. Nadiem mengatakan pihaknya sedang mendesain marketplace untuk guru tersebut. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
