KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan tetap tidak akan ikut program  organisasi penggerak (POP) yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Sebab kedua organisasi Islam terbesar yang bergerak di bidang pendidikan di seluruh tanah air sejak Indonesia sebelum merdeka ini meragukan komitmen Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam program tersebut.

Menurut Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU Arifin Junaidi seperti dikutip Kompas.com Rabu (29/7) menegaskan, lembaganya tidak akan kembali bergabung dalam POP meski Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf. 

Menurut Arifin, ada dua alasan lembaganya tidak mau bergabung kembali ke POP. Pertama, karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum menghapus nama Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. 

Pertimbangan alasan kedua, NU tidak dimasukkan dalam daftar penerima program POP Mendikbud dan Nadiem Makarim ini. "Kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, PerguNU (Persatuan guru Nahdatul Ulama), dan FGM (Forum Guru Muhammadiyah) tidak dimasukkan ke dalam daftar, kan organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri?" ujar dia. 

Arifin juga mengatakan bahwa Nadiem Makarim akan mengevaluasi penerima dana hibah POP. Namun, organsasi yang telah dinyatakan berhak menerima justru masih melakukan tahapan POP. 

"Evaluasi membutuhkan waktu, ini berakibat waktu pelaksanaan POP semakin sedikit," ucap Arifin. 

Selain LP Ma'arif NU, Muhammadiyah juga menyatakan tetap tidak akan bergabung dalam POP yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim. 

Pernyataan Muhammadiyah tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno, saat dihubungi wartawan, Rabu (29/7).

Muhammadiyah tetap tidak mengubah sikapnya terhadap prorgam POP yang diagas Mendikbud Nadiem Makarim, meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah sowan ke Kantor Pusat Muhammadiyah pada Rabu (29/7 kemarin. 

Ia mengatakan, walaupun Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf, tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk tidak ikut. "Statement-nya (Nadiem) ada yang membuat kami ragu, seperti bagi Organisasi Penggerak (OP) yang sudah diputuskan, dinyatakan lulus dalam pemberitahuan hasil evaluasi proposal. Ini maksudnya apa? Apakah tetap memberi harapan kepada semua OP yang dinyatakan lulus," kata dia. 

Muhammadiyah masih mempertanyakan apakah organisasi penggerak yang dinyatakan lulus oleh Mendikbud Nadiem Makarim tersebut tetap akan mendapatkan dana atau tidak.

Seperti kita tahu, sebelumnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan meminta maaf kepada ketiga organsisasi massa yang berkecimpung di bidang pendidikan dan kebudayaan nasional yakni Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiya dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini diunggah melalui video berdurasi 2,36 menit di akun resmi Kementerian Pendidikan Selasa 28 Juli 2020.

Pada pembukaan pidatonya, Nadiem Anwar Makarim mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan saran dan masukan di program Program Organisasi Penggerak atau POP.

Menurut Nadiem Makarim, niat sejak awal di Program Organisasi Penggerak (POP) ini untuk bermitra dengan para penggerak pendidikan agar bisa menemukan inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan dalam skala tingkat nasional.

"Itulah makna dari POP agar Kemendikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan, Hanya satu misi kami mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," kata Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menjelaskan pada minggu lalu dirinya telah memutuskan untuk mentunda sementara Program POP ini dan melakukan evaluasi lanjutan.

Namun polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat. "Dan itu yang harus saya jawab," kata Mendikbud Nadiem. 

Nadiem Makarim menegaskan, Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation bahwa tidak akan menggunakan anggaran pemerintah sepeser pun.

"Mereka akan mendanai aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," tegas Mendikbud Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim berharap penjelasan ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah. 

Selain itu hibah tersebut sekarang bisa dialihkan kepada organisai yang lebih membutuhkan.

Pada kesempatan itu Nadiem Makarim juga menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari organisasi NU, Muhammadiyah dan PGRI mengenai Program POP.

Nadiem Makarim menyatakan ketiga organisasi ini sudah ada di bidang pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.

"Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, maka identitas, budaya, dan misi dunia pendidikan di Indopnesia tidak akan terbentuk," tandasnya.

Karena itulah Nadiem Makarim secara tegas menyatakan permohonan maafnya kepada ketiga organisasi tersebut. 

"Dengan rendah hati saya mohon maaf atas segala keprihatian yang timbul, dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhamadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam program, yang kami sadari betul belum sempurna," kata Nadiem Makarim.

Menurut Menteri Nadiem Makarim, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, maka mimpi untuk mewujudkan pendidikan berkualias bagi penerus bangsa  sulit tercapai. 

"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," kata Nadiem Makarim menutup pidato singkatnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar