TOKYO. Masalah keuangan Jepang mulai merambah ke persoalan politik. Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, menempuh perombakan kabinet sebagai upaya meraih dukungan oposisi dalam menaikkan pajak.

Dari lima menteri yang diganti, dua di antaranya menghadapi kritik di parlemen. Noda memegang pemerintahan pada bulan September yang merupakan perdana menteri Jepang kelima dalam waktu lima tahun. Sayangnya, popularitas Noda terus menurun dilihat dari jajak pendapat.

Dia mengusulkan kenaikan pajak dari posisi saat ini 5% untuk mengatasi utang nasional yang besar. Padahal, jumlah angkatan kerja menurun sejalan dengan meningkatnya kelompok lanjut usia sehingga anggaran untuk tunjangan sosial naik.

Pihak oposisi menentang kenaikan pajak dan bisa menggunakan suara mayoritas di majelis tinggi parlemen untuk menghadangnya.

Kini Noda agaknya menawarkan konsesi politik dengan mengganti dua menteri untuk meraih dukungan oposisi.

Dukungan publik menurun

Kelompok oposisi memang sudah meminta agar Menteri Pertahanan, Yasuo Ichikawa dan Menteri Urusan Konsumen, Kenji Yamaoka, diberhentikan.

Yasuo Ichikawa dikritik karena mengaku tidak mengetahui rincian tentang pemerkosaan seorang murid sekolah oleh tiga tentara Amerika Serikat (AS) di pangkalan militer AS di Okinawa.

Bersamaan dengan penggantian mereka, tiga menteri lainnya juga diganti.

Salah seorang politisi berpengaruh di Partai Demokrat pimpinan Noda, Katsuya Okada, ditunjuk menjadi wakil perdana menteri.

Jajak pendapat oleh kantor berita Kyodo awal Januari ini memperlihatkan dukungan untuk kabinet Noda turun menjadi 35,7% dari 44,6% pada bulan Desember. Sekitar tiga per empat responden menyebut rencana kenaikan pajak didukung oleh penjelasan yang cukup.

Editor: