KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green dinilai membawa dampak positif terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut dipandang mampu memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pakar Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai keputusan menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal pemerintah.

Penilaian tersebut didasarkan pada hasil simulasi yang dibangun menggunakan model permintaan dari 1,36 juta rumah tangga Indonesia dengan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode 2019–2024. Berdasarkan simulasi itu, penyesuaian harga dinilai mampu menghasilkan penghematan yang signifikan bagi negara.

"Menunjukkan bahwa kenaikan ini menghemat anggaran negara sekitar Rp 11,4 triliun per tahun dan menghemat devisa US$ 0,6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga: BI Naikkan Suku Bunga, Ekonom Sebut Tekanan Rupiah Belum Sepenuhnya Usai

Menurut perhitungannya, apabila harga Pertamax tidak mengalami penyesuaian, pemerintah harus menanggung tambahan beban fiskal hingga Rp 27,7 triliun setiap tahunnya.

Meski demikian, Yayan mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga berpotensi memicu perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi menuju BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Fenomena ini dapat meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

Berdasarkan estimasinya, kebocoran subsidi akibat migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite dapat mencapai kisaran Rp 8,2 triliun hingga Rp 9,4 triliun per tahun apabila pengawasan tidak berjalan optimal.

Ia menjelaskan, lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi berisiko membuat volume penyaluran Pertalite melampaui kuota tahunan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Risikonya adalah migrasi kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax, bahkan satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan, akan pindah ke Pertalite bersubsidi. Akibatnya, konsumsi Pertalite melampaui kuota 29,26 juta kiloliter sekitar 5%, dan sekitar 40% penghematan kotor menguap kembali," katanya.

Baca Juga: Harga Telur ditingkat Pernak Anjlok, Amran Minta BGN Serap Telur Untuk MBG

Di sisi lain, dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga kelas menengah dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan mayoritas konsumsi BBM kelompok tersebut memang masih didominasi oleh produk bersubsidi.

Namun demikian, risiko yang lebih besar justru muncul apabila lonjakan konsumsi Pertalite menyebabkan kuota tahunan terlampaui dan memicu kelangkaan pasokan di lapangan. Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

"Rumah tangga kelas menengah (desil 4–5) hanya kehilangan Rp 3.400–5.700 per bulan secara langsung sekitar 0,1% dari pengeluaran mereka, karena sebagian besar BBM mereka memang sudah Pertalite. Risiko nyata bagi mereka justru antrean dan kelangkaan jika kuota jebol, kelompok ini menikmati subsidi Pertalite Rp 41.000–46.000 per bulan, dan pengemudi ojek online, petani, serta nelayan adalah yang pertama terpukul jika pembatasan diberlakukan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News