JAKARTA. Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir seperti tak memiliki kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terarah. Karenanya, dalam pembahasan kali ini KONTAN mencoba menjaring gambaran umum rencana kebijakan yang akan diperjuangkan parpol di parlemen maupun pemerintahan lima tahun ke depan.Seperti paparan program energi dan sumber daya alam yang diungkapkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai yang kali pertama mengikuti pemilihan umum ini akan mengusung program populis untuk mendorong pemerintah melakukan kaji ulang seluruh kontrak energi maupun sumber daya alam di Indonesia. Meskipun demikian Nasdem memastikan peninjauan ulang kontrak baik sektor migas maupun pertambangan ini bukan untuk menakut-nakuti investor. "Seluruh kontrak kerjasama energi harus dikaji ulang tanpa merugikan pihak investor," kata Enggartiasto Lukita, politisi Partai Nasdem.Nasdem ingin memastikan semua kepentingan dan kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi sebelum mengekspor ke luar negeri. Terutama untuk mencukupi kebutuhan energi gas sebagai pengganti minyak bumi.Selanjutnya Nasdem ingin menata kebijakan energi di dalam negeri agar mendorong masyarakat Indonesia terlepas dari ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil, seperti minyak bumi. Politisi Nasdem Kurtubi bilang langkah yang akan didorong dengan cara menaikkan harga bahan bakar minyak secara bertahap. Nasdem juga ingin agar stasiun BBM juga menjual gas agar masyarakat mudah untuk membelinya.Selain itu, agar pengusaha mau menggarap industri energi terbarukan, Nasdem ingin mendorong agar pemerintah memberikan insentif yang besar bagi pengusaha. Mulai dari insentif perpajakan hingga memberikan kemudahan dalam berbisnis.Misalnya insentif bagi investor energi panas bumi. "Tapi asalkan jangan membebani keuangan negara," kata Fungsionaris DPP Nasdem Despen Ompusunggu.
| Dagangan sudah pas tinggal merealisasikanPilihan Partai Nasdem untuk mendorong pemerintah melakukan negosiasi kontrak migas maupun sumber daya alam (SDA) merupakan isu seksi yang bisa mendongkrak suara. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menyarankan partai ini mengemas isu ini dengan membuat program kongrit yang bisa dilaksanakan dan langsung terasa di masyarakat.Namun, untuk bisa memenangkan renegosiasi dengan raksasa energi dan pertambangan global, Direktur Institut for Economic Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, berpendapat, Nasdem harus memiliki jaringan yang kuat di tingkat global. Enny memandang selama ini pemerintah Indonesia kurang percaya diri dan takut jika menghadapi sengketa dengan investor di tingkat internasional.Sementara itu, pengamat energi Pri Agung Rakhmanto berpendapat, sejatinya investor khususnya energi tidak akan keberatan untuk mengalokasikan energi seperti gas untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Namun, demikian, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur untuk mendukung distribusi gas tersebut. "Harus ada jaringannya, tak usah menunggu investor untuk membangunnya," kata Pri.Tapi, soal keinginan Nasdem agar semua stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang ada sekarang bisa menjual gas, sepertinya kurang realistis. Nasdem perlu menghitung lebih teknis, SPBU mana saja yang memungkinkan untuk jualan gas sesuai dengan jalur pipa gas agar bisa ekonomis.Di samping itu, Nasdem perlu mendorong program energi alternatif yang terarah. Misalnya fokus kepada energi alternatif apa yang akan dikembangkan ke depan dan bisa direalisasikan secara ekonomis.Baru setelah itu, Nasdem bisa mendorong kebijakan pemerintah mendukung program tersebut. Misalnya dengan memberikan insentif dan pelbagai kemudahan yang diinginkan investor. |
