KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (JGP) sebagai tersangka. Hal itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang ada di Kejaksaan Agung. Dia berharap semua proses berjalan secara transparan.

Nasdem juga mendukung Kejagung mengusut tuntas kasus ini. Termasuk mendukung untuk mengusut ada tidaknya aliran dana ke partai atau kader Nasdem.

"Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat-timur, atas-bawah siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem," ujar Surya di Kantor DPP Nasdem, Rabu (17/5).

Baca Juga: Johnny G Plate Jadi Tersangka Kasus BTS Bakti, Ini Respon Kementerian Kominfo

"Kita menyambut itu dan berikan juga hukuman yang setimpal tanpa ada lex specialist dalam pengertian privilege si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa," lanjutnya.

Lebih lanjut, Surya meyakini tidak ada intervensi dalam pengusutan kasus ini. Selain itu, hal ini juga tidak terkait dengan unsur politis.

"Bantuan hukum wajib (memberikan bantuan hukum Johnny Plate)," ucap Surya.

Sebagai informasi, Johnny G Plate disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi