KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli Alat Peralataan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam ) alias alat utama system persenjataan (alutsista) untuk tahun 2020-2044 sebesar Rp 1.760 triliun menjadi sorotan banyak pihak, termasuk anggota parlemen di Senayan.

Anggota DPR RI dari Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan mengatakan, posisiPartai Nasdem menyikapi munculnya Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait pembelian Alpahankam adalah bukan soal setuju atau tidak setuju, melainkan rasional atau tidak.

Menurut Farhan, pembelian alutsista sebagai upaya memodernisasi senjatan milik TNI memang mendesak dan siapapun memahami hal ini. Hanya saja, nilai pengajuan anggaran dan skema pembelian dalam Raperpres yang muncul ke hadapan publik tidak rasional.

“Uang lebih dari Rp 1.700 triliun akan dibelanjakan untuk senjatan dalam waktu kurang dari tiga tahun, ini tak rasional karena bisa membuat hiperinflasi,” ujar Farhan saat berbincang dengan kontan.co.od akhir pecan lalu.

Pria yang pernah kondang sebagai pembawa acara ini juga mengatakan, rencana semakin jadi polemic lantaran rencana pembelian ini akan menggunakan utang luar negeri. Padahal, skema pembelian alutsista sebelumnya adalah menggunakan rupiah murni atau APBN serta barter alias imbal beli dengan negara produsen alutsista seperti yang sudah diseppakati sebelumnya.

Farhan mengaku khawatir bila rencana ini teralisasi bakal menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi ke depannya. Dia mencontihkan terakhir kali Indonesia berbelanja alutsista dalam jumlah besar yakni 1,5% dari PDB adalah pada tahun 1996 dan dua tahun berikutnya Indonesia masuk ke jeratan krisis ekonomi.”Kita pasti tak mau ini terulang lagi,” lanjut Farhan.

Menurut dia, setelah menuntaskan pembahasan anggaran Kemhan untuk tahun 2022, Komisi I DPR akan membahas soal alutsista dalam Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Alutsista. Dia memastikan Panja alutsista ini tak akan membahas anggaran yang muncul dalam Raperpres tersebut. “Panja alutsista hanya akan fokus membahas minimum essential force (MEF) 2020-2024,” ujar dia.

 Seperti diketahui, MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan komponen utama dari sisi pertahanan menuju kondisi ideal dan bukan untuk perlombaaan kekuatan persenjataan maupun untuk memenangkan perang.

Sekedar informasi, sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, kebutuhan anggaran untuk melakukan pembelian senjata ini sedang disusun melaui rencana induk. Adapun, kebutuhan anggaran tersebut masih dibahas dengan kementerian lain, yakni Kementerian keuangan dan Kemenetrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Fahriyadi .