JAKARTA. Partai NasDem menyatakan belum melakukan pembicaraan mengenai nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sekjen Partai NasDem menyatakan nama menteri merupakan hak prerogratif presiden terpilih Joko Widodo.

"Kami belum bicara nama setelah keputusan MK, nama kita persiapkan. Nasdem tidak akan sodorkan nama, kecuali diminta. Jadi sampai hari ini tidak sodorkan nama," kata Patrice Rio Capella, Sekjen DPP Partai Nasdem di Jakarta, Minggu (10/8).

NasDem, kata Patrice, sependapat dengan Jokowi dimana menteri harus menanggalkan atribut parpol. Ia menuturkan menteri dapat fokus untuk mengurus bangsa dan negara.

"Ini menegaskan jangan sampai ada fasilitas negara dipakai untuk urus partai. Kalau menteri juga pengurus partai nanti tiap turun ke daerah gunakan fasilitas. Kalau mau mengurusi harus lepas semuanya," tuturnya.

Nasdem pun, tuturnya, siap bila kadernya dipilih Jokowi masuk kabinet akan menanggalkan jabatannya di partai. "Kalau misalnya Pak Jokowi meminta kader NasDem terbaik untuk jadi menteri syaratnya harus melepaskan atribut partai," ujarnya.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo menegaskan dirinya menginginkan siapapun kader partai politik yang nantinya terpilih sebagai menteri harus menanggalkan atribut partainya.

"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai melakukan rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8).

Gubernur DKI Jakarta ini enggan menyebutkan apa alasan yang mendasari dirinya tidak ingin ada menteri-menteri yang mengisi kabinetnya nanti masih berafiliasi dari partai politik.

Mantan Walikota Solo ini mengatakan, sampai saat ini rencana setiap menteri tidak berafiliasi dari partai politik tersebut masih dibahas di internal. "Ya, tapi ini kan masih digodok," kata Jokowi. (Ferdinand Waskita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia