Nasib Izin Tambang Emas Martabe Ditargetkan Kelar di Pekan Ini

Oleh: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kejelasan mengenai izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources, anak usaha dari PT United Tractors Tbk (UNTR) akan selesai pada minggu depan (pekan ini).

"Minggu depan, Insya Allah minggu depan. Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan (keputusan)," ungkap Bahlil usai agenda Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menambahkan, saat ini Kementeriannya tengah melakukan penelitian terkait adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh PT AR.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional
BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

"Bahwa kemarin lagi dalam penelitian, kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan itu kan belum ada proses administrasi dari tindak lanjut pengumuman itu (pengumuman Satgas PKH)," ungkapnya.

Lebih lanjut Bahlil juga menjelaskan mengenai izin tambang emas Martabe yang menggunakan Kontrak Karya (KK) atau Contract of Work antara perusahaan dan pemerintah.

Baca Juga: Proyeksi Kinerja Unilever (UNVR) di 2026: Efisiensi Dorong Laba, Penjualan Terbatas?

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan amdalnya dan IPPKH. Dan saya sudah melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan, Pak Hanif ya," katanya.

Sebelumnya, Bahlil juga sempat memastikan tidak ada lobi atau pendekatan untuk memengaruhi keputusan terkait kelanjutan operasional tambang emas Martabe.

"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair (adil)," kata Bahlil di Istana Negara, Rabu (11/02/2026).

Bahlil mengatakan pihaknya berjanji akan memberikan hasil yang adil terhadap pengusaha, terkait dengan keberlangsungan izin tambang tersebut.

"Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh dzolim sama pengusaha. Kita negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," jelas Bahlil.

Selanjutnya: Produktivitas Harian Meningkat, Ini Efek Bangun Pagi untuk Rutinitas Anda

Menarik Dibaca: Produktivitas Harian Meningkat, Ini Efek Bangun Pagi untuk Rutinitas Anda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TAG:

BERITA TERKAIT

TERBARU



TERPOPULER