KONTAN.CO.ID - BERLIN. China harus berhenti mendukung perang Rusia di Ukraina jika ingin menikmati hubungan baik dengan Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Kamis (25/4/2024). 

Mengutip Reuters, selama kunjungan ke Berlin, ketua aliansi militer Barat mengatakan bantuan Beijing sangat penting bagi upaya perang Moskow karena mereka menopang ekonomi perang Rusia dengan berbagi teknologi canggih seperti semikonduktor.

“Tahun lalu, Rusia mengimpor 90% mikroelektronikanya dari China, yang digunakan untuk memproduksi rudal, tank, dan pesawat terbang. China juga berupaya untuk memberikan Rusia kemampuan satelit dan pencitraan yang lebih baik,” kata Stoltenberg.

Padahal, menurut Stltenberg, China mengatakan pihaknya menginginkan hubungan baik dengan Barat. 

"Pada saat yang sama, Beijing terus mengobarkan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Mereka tidak bisa melakukan dua arah,” katanya.

Stoltenberg juga memperingatkan sekutu-sekutu Barat agar tidak bergantung pada China seperti halnya pada Rusia.

Baca Juga: Sekjen NATO: Kami Tidak Berencana Mengirim Pasukan Tempur ke Ukraina

“Di masa lalu, kita melakukan kesalahan dengan bergantung pada minyak dan gas Rusia. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan China. Tergantung pada uangnya, bahan bakunya, teknologinya – ketergantungan membuat kita rentan,” papar Stoltenberg.

China telah memperkuat hubungan perdagangan dan militer dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir ketika Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap keduanya, khususnya Moskow, atas invasi ke Ukraina.

Nilai perdagangan China-Rusia mencapai rekor US$ 240,1 miliar pada tahun 2023, naik 26,3% dari tahun sebelumnya, menurut data bea cukai Tiongkok. 

Baca Juga: Rusia Sebut NATO Selalu Bekerja di Bawah Perintah AS

Pengiriman China ke Rusia melonjak 46,9% pada tahun 2023 sementara impor dari Rusia naik 13%.

Bulan lalu, Reuters melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan perjalanan ke China pada bulan Mei untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kemungkinan, ini merupakan perjalanan luar negeri pertama dalam masa jabatan presiden terbarunya.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie