KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menaikkan tarif impor secara bertahap terhadap negara-negara Eropa yang menentang langkahnya untuk menguasai Greenland. Ancaman ini memperuncing sengketa terkait wilayah semi-otonom Denmark tersebut, yang sejak lama menjadi incaran Trump. Lantas, apa yang melatarbelakangi ambisi Trump untuk mengendalikan Greenland, pulau terbesar di dunia itu dan bagaimana respons negara-negara sekutu NATO terhadap kebijakan tersebut?
Ancaman Tarif Trump Terkait Greenland
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (17/1/2026), Trump menulis bahwa selama ini Amerika Serikat telah “mensubsidi” Denmark dan negara-negara Uni Eropa dengan tidak mengenakan tarif impor terhadap mereka.
“Sekarang, setelah berabad-abad, sudah waktunya Denmark membayar kembali – Perdamaian Dunia sedang dipertaruhkan! China dan Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada satu pun yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya,” tulis Trump. Trump menambahkan bahwa “keamanan nasional Amerika Serikat, dan dunia secara keseluruhan, sedang dipertaruhkan.” Ia menyatakan mulai 1 Februari, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif sebesar 10% atas ekspor mereka ke Amerika Serikat. Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25% mulai 1 Juni. “Tarif ini akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan atas pembelian Greenland secara penuh dan total,” tulis Trump.
Baca Juga: Menkeu AS Jelaskan Alasan Strategis Trump Ingin Kuasai Greenland Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat telah berupaya melakukan transaksi tersebut selama lebih dari 150 tahun. “Banyak presiden telah mencoba, dan dengan alasan yang kuat, tetapi Denmark selalu menolak,” katanya.
Bukan Presiden AS Pertama yang Ingin Menguasai Greenland
Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland secara konsisten menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Dalam beberapa hari terakhir, warga Greenland bahkan menggelar aksi protes menentang keinginan Trump untuk mengakuisisi wilayah mereka. Meski demikian, Trump telah mendorong upaya penguasaan Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Namun, ia bukan presiden AS pertama yang memiliki ambisi tersebut. Setelah membeli Alaska dari Rusia pada 1867, Menteri Luar Negeri AS saat itu, William H. Seward, pernah berupaya membeli Greenland, meski gagal. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat menduduki Greenland setelah Jerman menginvasi Denmark, serta membangun fasilitas militer dan radio di wilayah tersebut. Hingga kini, AS masih memiliki kehadiran permanen melalui Pangkalan Antariksa Pituffik di barat laut Greenland. Pada 1946, ketika Greenland masih berstatus koloni Denmark, Presiden Harry S. Truman secara diam-diam menawarkan dana sebesar US$100 juta untuk membeli pulau tersebut. Namun, Kopenhagen menolak tawaran itu. Informasi ini baru terungkap ke publik pada 1991. Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika Serikat juga tidak mendukung akuisisi Greenland. Survei Reuters/Ipsos terbaru mengungkapkan kurang dari satu dari lima responden di AS yang mendukung gagasan tersebut.
Mengapa Trump Menginginkan Greenland?
Letak geografis dan kekayaan sumber daya alam menjadikan Greenland sangat strategis bagi kepentingan Washington. Greenland secara geografis merupakan bagian dari Amerika Utara dan terletak di antara Samudra Arktik dan Samudra Atlantik Utara. Pulau ini dihuni sekitar 56.000 penduduk, sebagian besar merupakan masyarakat adat Inuit.
Baca Juga: Balas Ancaman Trump, Uni Eropa Kaji Tarif Bagi Barang Asal AS Senilai € 93 miliar Ibu kota Greenland, Nuuk, justru lebih dekat ke New York—sekitar 2.900 kilometer—dibandingkan ke Kopenhagen yang berjarak sekitar 3.500 kilometer. Greenland merupakan wilayah NATO melalui Denmark dan juga wilayah seberang laut yang berasosiasi dengan Uni Eropa, dengan penduduk yang memiliki kewarganegaraan Uni Eropa. Lokasinya menawarkan jalur udara dan laut terpendek antara Amerika Utara dan Eropa, menjadikannya krusial bagi operasi militer AS serta sistem peringatan dini rudal. Washington juga berupaya memperluas cakupan radar di celah Greenland–Islandia–Inggris (GIUK Gap) untuk memantau pergerakan Rusia dan China. Selain itu, Greenland kaya akan mineral, termasuk sebagian besar bahan baku kritis yang terdaftar di Uni Eropa. Namun, hingga kini belum ada eksploitasi minyak dan gas, dan banyak warga adat menentang pertambangan skala besar. Perekonomian Greenland sendiri masih sangat bergantung pada sektor perikanan. Perubahan iklim yang membuka akses lebih luas ke kawasan Arktik turut meningkatkan minat negara-negara besar seperti AS, Kanada, China, dan Rusia terhadap potensi sumber daya alam yang belum tergarap.
Respons Eropa atas Ancaman Tarif Trump
Seluruh 27 negara anggota Uni Eropa menggelar pertemuan darurat pada Minggu (18/1/2026) untuk membahas respons terhadap ancaman tarif dari Trump. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan melalui platform X bahwa posisi Inggris sangat jelas. “Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark, dan masa depannya adalah urusan rakyat Greenland dan Denmark,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa penerapan tarif terhadap sekutu demi kepentingan keamanan kolektif NATO adalah langkah yang keliru. “Kami akan membahas ini secara langsung dengan pemerintahan AS,” ujarnya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyatakan solidaritas penuh Uni Eropa terhadap Denmark dan rakyat Greenland. Ia menegaskan bahwa dialog tetap menjadi kunci dan tarif hanya akan merusak hubungan transatlantik serta memicu spiral konflik yang berbahaya.
Baca Juga: Trump Tegaskan Akan Singkirkan Ancaman Rusia dari Greenland Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan pernyataan senada. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan bahwa China dan Rusia justru akan diuntungkan dari perpecahan di antara sekutu Barat. “Tarif berisiko membuat Eropa dan Amerika Serikat sama-sama lebih miskin serta merusak kemakmuran bersama,” ujar Kallas. Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, bahkan menyebut langkah Trump sebagai bentuk pemerasan yang tidak membantu NATO maupun Greenland.
“Trade Bazooka”: Opsi Balasan Uni Eropa
Dalam pertemuan darurat tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Uni Eropa untuk mengaktifkan Anti-Coercion Instrument (ACI) atau yang dikenal sebagai trade bazooka.
Instrumen hukum yang diadopsi pada 2023 ini dirancang untuk melindungi negara-negara Eropa dari tekanan ekonomi negara non-Uni Eropa. Awalnya, kebijakan ini lebih ditujukan untuk menghadapi negara seperti China, bukan sekutu seperti Amerika Serikat. Trade bazooka mencakup berbagai langkah balasan, termasuk penerapan tarif tinggi, pembatasan akses barang, jasa, atau perusahaan AS ke pasar tunggal Uni Eropa, hingga pembatasan penggunaan infrastruktur keuangan berbasis Eropa. Langkah terakhir tersebut berpotensi meningkatkan biaya pendanaan bagi bank dan perusahaan AS yang bergantung pada pasar Eropa.
