KONTAN.CO.ID - YAOUNDE. Pertemuan pejabat perdagangan negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) di Kamerun, yang membahas soal bea digital, buntu. Para pejabat tidak bisa memutuskan perpanjangan moratorium e-commerce yang akan berakhir bulan ini.

Ketidaksepakatan terutama mencuat antara wakil Amerika Serikat (AS) dan India. US Trade Representative Jamieson Greer mengisyaratkan AS tidak tertarik melanjutkan perpanjangan sementara.

AS lebih memilih menetapkan moratorium e-commerce secara permanen. Alasannya, untuk memastikan prediktibilitas pasar jangka panjang. Sementara para diplomat India memilih pemberlakuan perpanjangan setidaknya dua tahun.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Pasar Saham Global Tertekan, Saat Harga Minyak dan Emas Sama-sama Naik

Sekadar info, moratorium e-commerce merupakan kesepakatan WTO yang melarang pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik atau produk digital, seperti perangkat lunak, film, musik, dan gim. Moratorium ini pertama kali disepakati di 1998 dan diperpanjang tiap dua tahun.

Reuters melaporkan, ada usulan AS dapat menerima perpanjangan 10 tahun sepanjang ada kesepakatan yang mengarah moratorium akan permanen, kata seorang diplomat Barat.

Diplomat lain mengatakan perpanjangan lima hingga 10 tahun sedang dijajaki. Sementara ada juga diplomat yang mengindikasikan tidak mungkin semua anggota WTO setuju memperpanjang lebih dari dua tahun.

Baca Juga: Biaya Energi Naik, India Peringatkan Risiko Pertumbuhan Akibat Konflik Timur Tengah

Para pebisnis mengatakan, perpanjangan sangat penting untuk menjamin prediktabilitas. Bila WTO gagal memutuskan perpanjangan, maka pebisnis teknologi digital berpotensi menghadapi bea dan cukai berbeda-beda di tiap negara.

Rancangan dokumen baru yang dilihat Reuters pada Sabtu (28/3/2026) malam waktu setempat mengusulkan dukungan untuk negara-negara berkembang, serta klausul peninjauan.

Penetapan moratorium e-commerce secara permanen akan menguntungkan AS, yang kini menjadi salah satu negara dengan digitalisasi paling maju. Namun negara-negara berkembang yang masih tertinggal dalam hal berpotensi kehilangan pendapatan, sehingga moratorium permanen dianggap tidak adil.

Baca Juga: India Isyaratkan Perubahan Sikap Terkait Moratorium Tarif E-Commerce

Duta Besar AS untuk WTO Joseph Barloon menuturkan kepada Reuters, penetapan moratorium secara permanen akan membuat AS bersedia terlibat secara penuh di WTO. "Jika moratorium tidak diperpanjang, AS akan menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang WTO," kata seorang diplomat di WTO.