KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah membuat tumpukan utang obligasi senilai hampir US$ 237 miliar yang berisiko gagal bayar. Negara-negara berkembang pun diperkirakan bakal terseret ke dalam gagal bayar utang.

Mengutip Bloomberg, Jumat (8/7), jumlah negara berkembang dengan utang negara yang diperdagangkan pada tingkat tertekan telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam enam bulan terakhir. Secara kolektif, 19 negara itu adalah rumah bagi lebih dari 900 juta orang, dan beberapa diantaranya seperti Sri Lanka dan Lebanon sudah dalam keadaan default.

Nilai utang US$ 237 miliar itu menambahkan hingga hampir seperlima atau sekitar 17% dari utang luar negeri negara berkembang senilai US$ 1,4 triliun dalam mata uang dolar, euro atau yen, menurut data yang dikumpulkan Bloomberg.

Seperti yang telah ditunjukkan sejumlah krisis keuangan dalam beberapa dekade terakhir, keruntuhan keuangan satu pemerintah dapat menciptakan efek domino. 

Baca Juga: PM Sri Lanka: Sri Lanka Sekarang Menjadi Negara Bangkrut, Inilah Kenyataannya

Yang terburuk dari krisis tersebut adalah bencana utang Amerika Latin tahun 1980-an. Momen saat ini, menurut pengamat pasar berkembang, memiliki kemiripan.

Seperti saat itu, Federal Reserve tiba-tiba menaikkan suku bunga dengan cepat dalam upaya untuk mengekang inflasi, memicu lonjakan nilai dolar yang mempersulit negara-negara berkembang untuk membayar obligasi asing mereka.

Mereka yang paling tertekan cenderung adalah negara-negara kecil dengan rekam jejak yang lebih pendek di pasar modal internasional. Negara berkembang yang lebih besar, seperti China, India, Meksiko, dan Brasil, dapat membanggakan neraca eksternal yang cukup kuat dan cadangan cadangan mata uang asing.

Dengan perang Rusia-Ukraina yang terus menekan harga komoditas, kenaikan suku bunga global dan dolar AS menegaskan kekuatannya, beban bagi beberapa negara kemungkinan besar tidak dapat ditoleransi.

Menurut Anupam Damani, Kepala Utang Internasional dan Pasar Berkembang di Nuveen, ada kekhawatiran mendalam tentang mempertahankan akses ke energi dan makanan di negara berkembang.

“Itu adalah hal-hal yang akan terus beresonansi di paruh kedua tahun ini,” katanya.

Selain Sri Lanka dan Lebanon yang sudah dalam keadaan default, ada beberapa negara yang kemungkinan menyusul. Misalnya, Pakistan yang baru-baru ini melanjutkan pembicaraan dengan IMF karena menipisnya dolar untuk pembayaran utang setidaknya US$ 41 miliar dalam 12 bulan ke depan dan untuk mendanai impor.

Ada juga Argentina yang masih dalam kesulitan membayar utang. Inflasi Argentina yang diperkirakan mencapai 70% pada akhir tahun, menambah tekanan pada pihak berwenang untuk membatasi pelarian dolar keluar dari ekonomi untuk mengendalikan nilai tukar.

Negara-negara Afrika pun memiliki jumlah cadangan devisa yang relatif rendah untuk menutupi pembayaran obligasi yang jatuh tempo hingga tahun 2026. Itu bisa menjadi masalah jika mereka tidak dapat memperpanjang utang jatuh tempo mereka.

Baca Juga: IMF: Prospek Ekonomi Global Semakin Gelap Secara Signifikan

Editor: Khomarul Hidayat