JAKARTA. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menilai bahwa indeks kegagalan pemerintah Indonesia yang dihasilkan melalui survei Fund for Peace (FFP) lebih dikarenakan oleh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang lamban menangani korupsi. Aziz mengatakan, korupsi sudah banyak merugikan masyarakat Indonesia dalam merasakan manfaat pembangunan. Ia beranggapan bahwa penanganan korupsi masih berjalan lamban dengan banyak kasus besar yang belum diungkap oleh KPK. "Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya. Proses integritas legal tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Contohnya KPK yang berwenang dalam memberantas korupsi, justru membuat negara jatuh dalam kegagalan. KPK harus bekerja ekstra mengungkap korupsi karena hal ini menyangkut kinerja badan pemerintah yang terkait dengan KPK, yaitu kejaksaan dan kepolisian," ujar Aziz di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (21/06).
Negara gagal, DPR salahkan KPK
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menilai bahwa indeks kegagalan pemerintah Indonesia yang dihasilkan melalui survei Fund for Peace (FFP) lebih dikarenakan oleh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang lamban menangani korupsi. Aziz mengatakan, korupsi sudah banyak merugikan masyarakat Indonesia dalam merasakan manfaat pembangunan. Ia beranggapan bahwa penanganan korupsi masih berjalan lamban dengan banyak kasus besar yang belum diungkap oleh KPK. "Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya. Proses integritas legal tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Contohnya KPK yang berwenang dalam memberantas korupsi, justru membuat negara jatuh dalam kegagalan. KPK harus bekerja ekstra mengungkap korupsi karena hal ini menyangkut kinerja badan pemerintah yang terkait dengan KPK, yaitu kejaksaan dan kepolisian," ujar Aziz di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (21/06).