KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Negara-negara Barat belum siap membiayai penghentian dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Indonesia. Ketidaksiapan ini berdasarkan diskusi yang diadakan dengan negara-negara yang tergabung dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau The Just Energy Transition Partnership (JETP).

November tahun lalu, Indonesia menjadi negara kedua yang bergabung dengan JETP, yang akan menyalurkan dana sebesar US$ 20 miliar dari koalisi negara-negara maju untuk membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di negara-negara emerging market. Nmun pengumuman rencana investasi JETP itu tertunda.

“Selama diskusi terlihat sangat jelas bahwa mereka tidak bersemangat memberikan pembiayaan untuk pensiun dini,” kata Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Reuters di sela-sela konferensi industri Trans batubara.

“Tuntutan kami sangat jelas – penghentian dini PLTU batubara dan pembangunan jaringan listrik pintar (smart grid),” tambahnya.

Baca Juga: Pendanaan Transisi Energi dari Luar Negeri, Kapan Mengucur?

Namun, “mereka lebih tertarik pada proyek komersial terbarukan,” kata Septian.

Namun, bagi Indonesia, ujar Septian, tantangannya adalah kelebihan pasokan listrik.

“Prioritasnya adalah menghentikan penggunaan batubara atau meningkatkan permintaan karena kita mempunyai kelebihan (listrik),” katanya.

Septian bilang, jika Indonesia kami terus menambahkan energi terbarukan, hal ini akan berdampak pada anggaran.

"Penghapusan penggunaan batubara secara bertahap masih memerlukan dana konsesi dari negara maju," kata Septian.

Baca Juga: Menanti Janji Manis Pendanaan Transisi Energi dari Luar Negeri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat