KONTAN.CO.ID - DUBAI. Negara-negara Arab di kawasan Teluk dilaporkan tidak pernah meminta Amerika Serikat untuk berperang melawan Iran. Namun, seiring eskalasi konflik yang kian memanas, mereka kini mendesak Washington agar tidak menghentikan operasi militer sebelum kemampuan Iran benar-benar dilemahkan, terutama dalam hal ancaman terhadap jalur vital minyak dan stabilitas ekonomi kawasan. Mengutip sumber-sumber di kawasan Teluk, tekanan tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa jika Iran masih memiliki kapasitas militer ofensif, negara itu dapat terus mengancam pasokan energi global, khususnya melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz.
Baca Juga: Bank Dunia: Ketergantungan Tarif Hambat Industrialisasi Negara Berkembang Di sisi lain, sejumlah diplomat Barat dan Arab menyebutkan bahwa Washington justru mendorong negara-negara Teluk untuk ikut bergabung dalam operasi militer bersama AS dan Israel. Presiden Donald Trump disebut ingin menunjukkan adanya dukungan regional guna memperkuat legitimasi internasional sekaligus dukungan domestik terhadap kampanye militer tersebut. Ketua Gulf Research Center, Abdulaziz Sager, mengatakan bahwa persepsi di kawasan telah berubah drastis. “Ada perasaan luas di seluruh Teluk bahwa Iran telah melampaui semua garis merah,” ujarnya. Ia menambahkan, pada awalnya negara-negara Teluk menentang perang, namun setelah Iran mulai melancarkan serangan langsung, posisinya berubah menjadi ancaman nyata.
Serangan Iran Perkuat Kekhawatiran Kawasan
Iran dilaporkan telah menunjukkan jangkauan militernya dengan menyerang bandara, pelabuhan, fasilitas minyak, serta pusat-pusat komersial di enam negara Teluk menggunakan rudal dan drone. Selain itu, Teheran juga mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz—jalur yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak global. Serangan-serangan ini memperkuat kekhawatiran bahwa membiarkan Iran mempertahankan kemampuan produksi senjata atau persenjataan ofensif akan membuat negara tersebut semakin berani “menyandera” jalur energi kawasan setiap kali ketegangan meningkat. Memasuki pekan ketiga konflik, dengan serangan udara AS dan Israel yang semakin intensif serta balasan Iran terhadap pangkalan AS dan target sipil di kawasan Teluk, sumber di kawasan menyebutkan bahwa sikap para pemimpin Teluk semakin jelas: mereka menginginkan pelemahan total terhadap kapasitas militer Iran. Jika tidak, kawasan akan terus hidup dalam ancaman berkepanjangan.
Risiko Lebih Besar Jika Tidak Bertindak
Selama ini, Iran—yang mayoritas beraliran Syiah—kerap memandang negara-negara Teluk yang mayoritas Sunni sebagai rival, terutama karena kedekatan mereka dengan Amerika Serikat dan keberadaan pangkalan militer AS di wilayah tersebut.
Baca Juga: Iran Ajukan Pemindahan Laga Piala Dunia ke Meksiko, Imbas Kekhawatiran Keamanan Sejumlah serangan sebelumnya, termasuk terhadap fasilitas minyak Arab Saudi pada 2019, telah memperlihatkan potensi gangguan besar terhadap pasar energi global. Insiden tersebut sempat memangkas produksi minyak Saudi hingga separuh dan mengguncang pasar internasional. Kini, dampak serangan terbaru Iran tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga merusak citra stabilitas dan keamanan yang selama ini menjadi fondasi negara-negara Teluk dalam menarik investasi, memperluas perdagangan, serta mengembangkan sektor pariwisata di luar ketergantungan pada energi fosil. “Jika Amerika mundur sebelum misi selesai, kami akan menghadapi Iran sendirian,” ujar Sager.
Kekhawatiran Picu Perang Lebih Luas
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Gedung Putih menyatakan bahwa AS saat ini tengah “melumpuhkan kemampuan Iran untuk meluncurkan dan memproduksi senjata,” serta memastikan bahwa Donald Trump terus berkomunikasi intensif dengan mitra di Timur Tengah. Sementara itu, Uni Emirat Arab menegaskan tidak ingin terseret ke dalam konflik atau eskalasi lebih lanjut, namun tetap siap mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Sumber di kawasan menyebutkan bahwa aksi militer sepihak oleh negara Teluk hampir tidak mungkin dilakukan. Intervensi hanya akan dipertimbangkan jika dilakukan secara kolektif, guna menghindari risiko serangan balasan dari Iran terhadap negara tertentu. Namun, hingga kini belum ada konsensus di antara enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan UEA—terkait langkah bersama. Bahkan, baru satu pertemuan virtual yang digelar tanpa adanya forum tingkat tinggi lanjutan. Para pemimpin kawasan masih khawatir bahwa keterlibatan langsung dapat memicu konflik yang lebih luas dan tidak terkendali.
Dilema Strategis Negara Teluk
Pengamat dari London School of Economics, Fawaz Gerges, menilai negara-negara Teluk kini menghadapi dilema strategis: antara menghadapi ancaman langsung dari Iran atau terseret dalam perang besar yang dipimpin AS dan Israel.
Baca Juga: China Melarang Ekspor Bahan Bakar, Pasokan BBM di Asia Makin Ketat Menurutnya, keterlibatan dalam perang tersebut tidak akan banyak menambah keunggulan militer AS, namun justru meningkatkan risiko serangan balasan dari Iran. Karena itu, negara-negara Teluk cenderung mengambil pendekatan “penahanan terukur”—mempertahankan kedaulatan sambil menghindari eskalasi.
Sementara itu, profesor dari Princeton University, Bernard Haykel, menyoroti meningkatnya pengaruh Iran di Selat Hormuz. Ia menilai situasi ini menciptakan ancaman baru yang bersifat jangka panjang jika tidak segera diatasi. Presiden Donald Trump sendiri telah menyerukan pembentukan koalisi internasional untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut, meski belum membuahkan hasil signifikan. Haykel menambahkan, meskipun ekonomi global sangat bergantung pada minyak dan gas dari Teluk, sebagian besar ekspor energi tersebut mengalir ke Asia—termasuk China dan Jepang—sehingga negara-negara tersebut juga seharusnya turut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan jalur perdagangan energi. “China pernah membantu mengamankan jalur laut di lepas pantai Somalia; bukan tidak mungkin mereka juga akan terlibat di sini,” ujarnya.
