KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negosiasi pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih juga belum ada kesepakatan. Padahal, pemerintah menjanjikan bisa menyelesaikan negosiasi itu selesai pada 10 Januari 2018 yang berbarengan dengan kedaluwarsanya masa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono menguraikan alasan negosiasi dengan Freeport Indonesia belum selesai. Ia bilang, pemerintah memang tengah menyiasati pengambilan Participating Interest (PI) milik Rio Tinto melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Meskipun yang diambil adalah Participating Interest Rio Tinto, Bambang bilang, yang penting pemerintah bisa menguasai saham milik Freeport Indonesia sebanyak 51%. “Apakah itu jalan memutar, jalan menurun, yang penting prinsipnya adalah pemerintah mendapatkan 51%,“ terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (11/1).

Karena berlarut-larutnya proses negosiasi itu, Kementerian ESDM kembali memperpanjang IUPK Sementara yang sedianya diberikan sampai Juni 2018. Sehingga, dalam keadaan negosiasi yang belum selesai ini, Freeport Indonesia bisa melaksanakan kegiatan ekspor yang habis pada Februari 2018 ini.

Adapun realisasi ekspor yang diperoleh oleh Freeport Indonesia tidak mencapai target yang sudah diberikan oleh Kementerian ESDM sebesar 1,1 juta ton konsentrat tembaga. “Realisasinya hanya 921.137 ton,“ terangnya.

Bambang mengaku dengan dipegangnya status IUPK ini, Freeport bisa kembali mengajukan rekomendasi ekspor. Namun saat ini ia belum menerima pengajuan rekomendasi dari pihak Freeport.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama enggan mengomentari terkait masalah penyelesaian negosiasi. Tapi mengenai rekomendasi ekspor ia bilang akan segera mengajukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini