SEOUL. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan makin meruncing. Pembicaraan maraton antara kedua negara sejak akhir pekan lalu belum menemukan hasil. Kebuntuan negosiasi bisa membawa dua Korea itu dalam ketegangan bersenjata.

Pada Senin (24/8), Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye menuntut Korea Utara meminta maaf atas ledakan ranjau di awal bulan ini yang melukai dua tentara Korea Selatan. Sementara, Korea Utara membantah telah meledakkan ranjau di wilayah zona demiliterisasi (DMZ).

"Kami membutuhkan permintaan maaf dan langkah-langkah yang jelas untuk mencegah terulangnya provokasi dan situasi tegang," kata Park seperti dikutip Reuters.

Didukung Fundamental Kuat, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan, Seoul dan Washington sedang mengkaji kemungkinan membawa aset militer strategis AS bila ketegangan berlanjut.  "Jika Korea Utara mengobarkan provokasi, respon kami akan tanpa ampun dan mereka akan benar-benar merasa menyesal," kata Kim.

Pengamat Korea Utara Sogang University Graduate School of Public Policy di Seoul, Chung Young-chul pesimistis perundingan bakal berjalan mulus sebab tidak ada yang mau mengalah. "saya pikir mereka akan mengunci tanduk ketegangan sementara waktu," ujar Chung.

Seperti diketahui, setelah peristiwa ledakan ranjau, Seoul mulai menyebar siaran propaganda termasuk laporan berita, perkiraan cuaca dan musik dari 11 pengeras suara. Konflik mulai memanas pada Kamis pekan lalu saat pasukan Kim Jong-un menembakkan peluru ke Korea Selatan dan dibalas oleh pasukan Negeri Ginseng.

Situasi di wilayah perbatasan lebih menegangkan ketimbang biasanya. Bahkan, Korea Selatan telah memindahkan seluruh warga sipil. Lalu, empat pesawat jet F-16 milik militer AS dan pesawat jet F-15K milik Korea Selatan mensimulasikan serangan pengeboman yang dimulai dari pesisir timur Korsel ke pangkalan militer AS di Osan, dekat Seoul.

Korea Utara mengancam akan membombardir Korea Selatan jika tidak segera menghentikan siaran propaganda di perbatasan dan membongkar fasilitas dalam kurun waktu 48 jam. Ultimatum itu berakhir pada Sabtu (22/8) pukul 17.00 waktu Pyongyang yang berakhir tidak ada insiden.

Para sekutu seperti Amerika Serikat (AS) dan China serta PBB menyerukan supaya kedua negara bersikap tenang. Akhirnya, Korea Utara dan Korea Selatan duduk bersama di meja perundingan.

Penasihat Keamanan Nasional, Kim Kwan-jin dan Menteri Unifikasi, Hong Yong-pyo mewakili Korea Selatan dalam pembicaraan. Sedangkan Hwang Pyong So, Ajudan Militer Pemimpin Korea Utara dan Kim Yang Gon, Pejabat Veteran dalam urusan internal Korea mewakili Pyongyang.