JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bernegosiasi dengan PT Jakarta Monorel (JM) terkait beberapa poin kerja sama. Pemprov DKI Jakarta tidak mau merugi karena perjanjian kerja sama (PKS) yang salah, seperti pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, ada tiga hal yang masih dalam perundingan antara pihaknya dengan PT JM, pemegang izin pembangunan monorel di Jakarta. Pertama, soal jaminan bahwa pemerintah akan memberikan dana segar jika nantinya pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi."Dalam PKS yang lama, disebut bahwa jika jumlah penumpang kurang dari 160.000 per hari, kita (Pemprov DKI) harus beri subsidi. Nah, itu yang kita sekarang enggak mau," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/2/2014) sore.Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan, mana yang tidak. Jangan sampai, lanjut Jokowi, Pemprov DKI abai terhadap hal ini.Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame dan lainnya, cukup signifikan."Negosiasi ini enggak ada tenggat waktunya sih, tapi itu akan kita kejar terus supaya cepat rampung. Secepatnyalah," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, PKS antara Pemprov DKI dengan PT JM, diketahui habis masa waktunya pada awal 2014 ini. Terdapat beberapa poin dalam PKS yang Pemprov DKI ingin ubah. Negosiasi tersebut tak lebih hanya untuk memastikan bahwa Pemprov DKI tak merugi karena proyek monorel tersebut.Monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET), terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Jalan Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. Sedangkan Blueline memiliki panjang 9,7 kilometer yang bakal membentang dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Kasablanka-Tanah Abang Roxy-Mal Taman Anggrek dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa-Sentral Timur dan Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah. (Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Negosiasi Jokowi dengan PT Jakarta Monorel
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bernegosiasi dengan PT Jakarta Monorel (JM) terkait beberapa poin kerja sama. Pemprov DKI Jakarta tidak mau merugi karena perjanjian kerja sama (PKS) yang salah, seperti pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, ada tiga hal yang masih dalam perundingan antara pihaknya dengan PT JM, pemegang izin pembangunan monorel di Jakarta. Pertama, soal jaminan bahwa pemerintah akan memberikan dana segar jika nantinya pendapatan moda transportasi itu tak mampu menutupi biaya operasional alias merugi."Dalam PKS yang lama, disebut bahwa jika jumlah penumpang kurang dari 160.000 per hari, kita (Pemprov DKI) harus beri subsidi. Nah, itu yang kita sekarang enggak mau," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/2/2014) sore.Kedua, soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorel oleh PT JM. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin agar ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipakai PT JM untuk menambah pendapatan, mana yang tidak. Jangan sampai, lanjut Jokowi, Pemprov DKI abai terhadap hal ini.Ketiga, lebih spesifik, yakni soal pemasangan iklan di sepanjang jalur monorel. Jokowi juga ingin ada pembagian yang jelas, mana ruang properti yang boleh dipasang iklan dan mana yang tidak. Hal tersebut juga penting, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dari iklan, reklame dan lainnya, cukup signifikan."Negosiasi ini enggak ada tenggat waktunya sih, tapi itu akan kita kejar terus supaya cepat rampung. Secepatnyalah," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, PKS antara Pemprov DKI dengan PT JM, diketahui habis masa waktunya pada awal 2014 ini. Terdapat beberapa poin dalam PKS yang Pemprov DKI ingin ubah. Negosiasi tersebut tak lebih hanya untuk memastikan bahwa Pemprov DKI tak merugi karena proyek monorel tersebut.Monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET), terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Senayan-Jalan Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan. Sedangkan Blueline memiliki panjang 9,7 kilometer yang bakal membentang dari Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Kasablanka-Tanah Abang Roxy-Mal Taman Anggrek dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa-Sentral Timur dan Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah. (Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
