JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan niatnya agar nelayan-nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 10 ton (GT) dibebaskan dari pungutan (retribusi) Pemerintah Daerah dan lainnya. Untuk itu, dia akan mengganti pendapatan Pemerintah Daerah yang hilang dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski diganti dengan DAK, Susi ingin dana tersebut digulirkan untuk kegitan produktif. “Berapa DAK-nya, kita lihat selama ini revenue-nya berapa dari pungutan-pungutan itu. Tapi tentu DAK mesti yang produktif. Jadi yang penting kita maunya nelayan kecil itu jangan dipungut-pungutin lagi,” kata dia kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Nelayan kecil akan dibebaskan dari retribusi pemda
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan niatnya agar nelayan-nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 10 ton (GT) dibebaskan dari pungutan (retribusi) Pemerintah Daerah dan lainnya. Untuk itu, dia akan mengganti pendapatan Pemerintah Daerah yang hilang dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski diganti dengan DAK, Susi ingin dana tersebut digulirkan untuk kegitan produktif. “Berapa DAK-nya, kita lihat selama ini revenue-nya berapa dari pungutan-pungutan itu. Tapi tentu DAK mesti yang produktif. Jadi yang penting kita maunya nelayan kecil itu jangan dipungut-pungutin lagi,” kata dia kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (6/11/2014).