KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Bank Permata memprediksi, neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2020 kembali surplus dengan nilai US$ 2,58 miliar. 

Meski surplus, namun nilainya ternyata lebih rendah dari surplus yang terjadi pada bulan November 2020. Kala itu, surplus neraca perdagangan mencatat sebesar US$ 2,61 miliar. 

Ekonom Bank Permata Josua Pardede bilang, penurunan surplus neraca dagang di bulan Desember 2020 dipengaruhi oleh perbaikan kinerja impor secara tahunan bila dibandingkan dengan bulan November 2020. 

“Penurunan surplus perdagangan dipengaruhi oleh perbaikan kinerja impor yang diperkirakan tercatat minus 13,08% yoy atau lebih baik dari bulan November 2020 yang minus 17,46% yoy,” kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (14/1).

Baca Juga: Danareksa Research Institute: Neraca dagang sepanjang 2020 surplus US$ 22,43 miliar  

Peningkatan impor tersebut tak lepas dari kenaikan aktivitas manufaktur Indonesia. Ini terindikasi dari kenaikan PMI Manufaktur yang berada di level 51,3 dari sebelumnya yang sebesar 50,6. 

Peningkatan impor juga ditopang oleh kenaikan harga minyak global. Sepanjang bulan Deember, harga minyak global naik sebesar 8,85% mom. 

Di sisi lain, kinerja ekspor Indonesia pada bulan Desember 2020 diperkirakan masih akan tetap meningkat daripada ekspor pada bulan Desember 2019. Hitungan Josua, peningkatannya bisa sebesar 5,26% yoy. Namun jumlah tersebut lebih kecil dari kenaikan di bulan November 2020 yang capai 9,54% yoy. 

Pertumbuhan ekspor tersebut tak lepas dari perkembangan harga komoditas global yang mengalami peningkatan, seperti batubara dan crude palm oil (CPO). 

Selain itu, pergerakan ekspor di bulan Desember 2020 juga dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas manufaktur mitra dagang Indonesia seperti Jepang, India, dan daerah Eropa. 

“Namun, yang menjadi penghambat pertumbuhan ekspor adalah penurunan aktivitas manufaktur China, yang menurun menjadi 53,” tandas Josua. 

Dengan asesmen tersebut, berarti neraca perdagangan di sepanjang tahun 2020 diperkirakan mengalami surplus di kisaran US$ 22,24 miliar. 

Selanjutnya: Lindungi konsumen, Industri P2P lending minta payung hukum lebih kuat ke DPR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari