KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada Maret 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada bulan laporan sebesar US$ 4,53 miliar. 

Surplus pada bulan Maret 2022 pun terpantau lebih besar dari surplus pada bulan Februari 2022 yang sebesar US$ 3,83 miliar. 

Bank Indonesia (BI) memandang, kinerja positif neraca perdagangan sebagai sesuatu yang baik, apalagi ini melanjutkan tren surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2022. 

Ingin Mendalami Kondisi Ekonomi? Yuk Langganan Business Insight

“BI memandang surplus neraca perdagangan telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia,” tulis Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Senin (18/4). 

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Pada Perdagangan Selasa (19/4)

Adapun, surplus neraca perdagangan Maret 2022 ini bersumber dari kenaikan surplus neraca perdagangan non minyak dan gas (non migas) di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. 

Terperinci, pada Maret 2022, surplus neraca perdagangan non migas mencapai US$ 6,62 miliar atau lebih tinggi dibandingkan surplus bulan sebelumnya yang mencapai US$ 5,74 miliar. Ini disumbang oleh kinerja ekspor non migas yang sebesar US$ 25,09 miliar atau lebih tinggi dari US$ 19,48 miliar pada bulan sebelumnya. 

“Peningkatan ekspor non migas terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam yang membaik, seperti batubara, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewan/nabati,” tambah Erwin. 

Dari sisi impor, impor non migas nampak meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi domestik yang berlanjut. 

Baca Juga: Neraca Perdagangan Maret 2022 Catat Surplus, Berikut Komoditas Penopangnya

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$ 2,09 miliar atau lebih tinggi dari US$ 1,9 miliar pada Februari 2022. Hal ini sejalan dengan impor migas yang lebih tinggi dari ekspor migas. 

Ke depan, BI bertekad untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas kebijakan terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News