KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan syarat baru agar gencatan senjata di Gaza bisa terwujud. Salah satunya adalah hak kontrol atas sebuah wilayah di perbatasan Gaza-Mesir.
New York Times pada hari Rabu (14/8) melaporkan, Israel telah menyerahkan syarat baru itu pada akhir Juli kepada mediator yang terdiri dari AS, Mesir, dan Qatar. Pada bulan Mei lalu Israel juga mengajukan syarat untuk gencatan senjata.
Salah satu syarat baru yang diajukan Israel adalah tuntutan agar mereka memiliki hak untuk mengawasi Koridor Philadelphi di perbatasan selatan Gaza dengan Mesir setelah pertempuran berhenti. Persyaratan itu tidak ada dalam draft yang diajukan Israel pada bulan Mei lalu.
Baca Juga: Janji Erdogan kepada Abbas: Turki Akan Terus Menekan Israel Hambatan Gencatan Senjata Gaza
Kantor Perdana Menteri Israel membantah bahwa Netanyahu telah menambahkan persyaratan baru pada proposal gencatan senjata Israel. Menurut mereka, perubahan syarat hanya akan menghalangi tercapainya kesepakatan damai. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu hanya berusaha untuk memperjelas ambiguitas dalam proposal yang diajukan bulan Mei. Sebaliknya, Netanyahu berulang kali menyalahkan pejabat Hamas atas terhentinya proses negosiasi. "Surat tertanggal 27 Juli tidak memperkenalkan persyaratan baru. Sebaliknya, hal ini mencakup klarifikasi penting untuk membantu melaksanakan proposal 27 Mei. Hamas adalah pihak yang menuntut 29 perubahan terhadap proposal 27 Mei, namun Perdana Menteri menolak melakukannya," ungkap Kantor Perdana Menteri Israel.
Baca Juga: AS Setujui Penjualan Paket Senjata Senilai US$ 20 Miliar kepada Israel Sementara itu, seorang pejabat Hamas, Ahmad Abdul Hadi, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil bagian dalam pembicaraan baru yang akan diadakan di Doha atau Kairo pekan ini.
Abdul Hadi mengkritik sikap Israel yang tidak menunjukkan fleksibilitas dalam mengizinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara setelah pertempuran dihentikan. Sebelum bulan Mei, Israel menuntut agar semua warga sipil Palestina diperiksa senjatanya jika mereka pindah dari Gaza selatan ke utara jika terjadi gencatan senjata. Pada bulan Mei, permintaan itu dilunakkan, dan Hamas menyetujuinya. Dalam proposal baru di bulan Juli, Hamas mengatakan bahwa Israel kembali menuntut pemeriksaan senjata secara menyeluruh terhadap semua warga sipil.
