KONTAN.CO.ID - Kelompok Hamas mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait rencana perluasan wilayah kontrol Israel di Gaza. Hamas menilai langkah tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang berpotensi memperparah konflik di wilayah Palestina itu. Dalam pernyataannya yang dilansir
Reuters pada Jumat (29/5/2026), Netanyahu mengatakan Israel akan memperluas area penguasaan di Gaza menjadi sekitar 70% wilayah, dari sebelumnya 53% sesuai kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu.
Baca Juga: Jelang Piala Dunia, Bandara Newark di New Jersey Meniadakan Petugas Imigrasi Namun, Netanyahu belum menjelaskan rincian maupun jadwal pelaksanaannya. Hamas menuding langkah tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis dan upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. “Setiap upaya untuk memaksakan realitas baru pendudukan di Gaza adalah tidak sah dan ilegal,” kata Ismail al-Thawabta, kepala kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas. Lebih dari delapan bulan sejak gencatan senjata diberlakukan, konflik mendasar di Gaza masih belum terselesaikan.
Baca Juga: Imbal Hasil Obligasi AS Turun Seiring Harapan Kesepakatan AS-Iran Israel dan Hamas terus saling menuduh melanggar kesepakatan damai, sementara serangan militer dan krisis kemanusiaan masih berlangsung. Israel diketahui telah memperluas area kontrolnya di Gaza hingga sekitar 64% wilayah, melebihi garis pembatas “yellow line” yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi lebih dari 2 juta warga Gaza yang sebagian besar kini tinggal di tenda-tenda pengungsian dan tempat penampungan sementara. “Ke mana lagi kami harus pergi? Ke laut? Tidak ada ruang tersisa,” ujar Mohammed al-Shagra, warga Khan Younis berusia 72 tahun.
Baca Juga: Presiden Vietnam To Lam Sebut Dunia Hadapi Tiga Krisis Besar, Apa Saja? Perjanjian gencatan senjata sebelumnya dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diawasi Dewan Perdamaian yang dibentuk untuk mengelola proses penghentian konflik secara bertahap. Namun sejumlah isu utama, seperti pelucutan senjata Hamas, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan pembentukan pemerintahan baru di wilayah tersebut, masih belum menemukan titik temu. Pemerintah Jerman menyatakan kekhawatiran atas rencana Israel mengambil lebih banyak wilayah Gaza dan menolak pembagian permanen atas wilayah Palestina tersebut.
Sementara itu, analis dari International Crisis Group Max Rodenbeck menilai, Netanyahu kemungkinan berupaya memperkuat dukungan politik domestik menjelang pemilu di Israel.
Baca Juga: Harga Emas Bersiap Catat Penurunan Bulanan Ketiga di Tengah Kekhawatiran Inflasi “Tanpa tekanan dari pemerintahan Trump, situasi ini berisiko kembali memicu konflik berdarah,” ujarnya. Di sisi lain, kelompok garis keras di Israel menilai peningkatan tekanan militer diperlukan untuk memaksa Hamas melucuti senjata dan membuka jalan menuju kesepakatan jangka panjang.
