KONTAN.CO.ID - TEL AVIV. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pembongkaran sejumlah pos permukiman yang didirikan pemukim Israel tanpa izin resmi di wilayah Tepi Barat. Kebijakan tersebut muncul di tengah tekanan Amerika Serikat agar Israel mengambil tindakan lebih tegas terhadap kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina.

Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Reuters pada Minggu (6/9/2026), perintah Netanyahu berlaku untuk pos-pos yang dibangun pemukim tanpa otorisasi resmi dari pemerintah Israel.

Pos-pos tersebut umumnya terdiri dari karavan atau bangunan prefabrikasi dan dihuni oleh sejumlah kecil pemukim. Pemerintah Israel dari waktu ke waktu membongkar sejumlah bangunan semacam itu, sementara sebagian lainnya kemudian mendapatkan pengakuan resmi sehingga dapat memperoleh akses terhadap pendanaan pemerintah.

Belum diketahui kapan operasi pembongkaran pos-pos tersebut akan dimulai.

Secara terpisah, Mahkamah Agung Israel pada Minggu memutuskan bahwa otoritas pertahanan Israel harus memungkinkan tiga keluarga Palestina kembali dengan aman ke rumah mereka di desa Jalud, Tepi Barat.

Baca Juga: Harga Minyak Lanjut Naik setelah AS dan Iran Saling Serang Kapal di Selat Hormuz

Ketiga keluarga tersebut sebelumnya terusir dari rumah mereka akibat tindakan para pemukim Israel.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar pemerintah negara di dunia menganggap seluruh permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional. Mereka juga menganggap Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan yang berada di bawah kendali militer Israel.

Israel, sebaliknya, berpendapat bahwa status wilayah tersebut masih disengketakan dan bukan merupakan wilayah pendudukan.

AS Desak Israel Tindak Kekerasan Pemukim

Perintah Netanyahu untuk mengusir pemukim dari pos-pos ilegal tersebut disebut berkaitan dengan tekanan dari Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee pada Sabtu mengecam pemukim Israel yang melakukan kekerasan dan menyebut mereka sebagai teroris. Ia juga menyerukan agar para pelaku mendapatkan konsekuensi berat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Huckabee bertemu dengan sejumlah warga Palestina-Amerika di sebuah kota Palestina di Tepi Barat.

Sebelumnya, media Israel Ynet melaporkan bahwa perintah tersebut menyasar sekitar 100 pos pemukim di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Kantor Perdana Menteri Israel maupun militer Israel, yang biasanya terlibat dalam operasi pembongkaran pos pemukim di Tepi Barat, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, ketika ditanya mengenai laporan Ynet dalam sebuah konferensi di Yerusalem, mengatakan Netanyahu telah memberikan "instruksi untuk mengusir tempat-tempat yang dibangun di Area A dan B".

Berdasarkan Kesepakatan Oslo, yakni perjanjian perdamaian sementara yang dicapai Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1990-an, Tepi Barat dibagi menjadi tiga wilayah, yakni Area A, Area B, dan Area C.

Smotrich, yang juga merupakan seorang pemukim dan selama ini mengawasi proyek pembangunan perumahan permukiman serta memberikan pengakuan resmi terhadap sejumlah rumah yang dibangun secara ilegal, mengatakan dirinya tidak setuju dengan keputusan Netanyahu.

Namun, ia mengeklaim pemerintah Israel telah membuat kemajuan besar dalam memperluas permukiman di Area C.

Baca Juga: Malaysia Cabut Keadaan Darurat di Sarawak meski Kualitas Udara Masih Buruk

Ratusan Pos Pemukim Tersebar di Tepi Barat

Organisasi Israel Peace Now, yang kritis terhadap ekspansi permukiman dan mendukung solusi dua negara, mencatat terdapat sekitar 340 pos pemukim di Tepi Barat.

Selain itu, terdapat 146 permukiman yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Israel.

Persoalan kekerasan pemukim kembali menjadi sorotan setelah pada bulan lalu sejumlah pemukim Israel mengepung rumah-rumah warga Palestina di sebuah desa yang berada di dekatnya. Salah satu rumah yang menjadi sasaran diketahui dimiliki oleh seorang warga Palestina-Amerika.

Militer Israel kemudian memaksa para pemukim meninggalkan kawasan tersebut. Namun, warga Palestina di desa itu mengatakan mereka masih menghadapi intimidasi dan gangguan dari pemukim Israel.

Pemerintah Israel telah mengecam aksi kekerasan yang dilakukan pemukim. Namun, para pelaku kekerasan tersebut jarang ditangkap dan lebih jarang lagi menghadapi proses hukum.

Duta Besar AS Huckabee pada Sabtu mengatakan bahwa mengambil tindakan terhadap pemukim yang melakukan kekerasan merupakan kepentingan Israel sendiri.

Ia mendesak Israel bertindak terhadap para pemukim yang melakukan apa yang disebutnya sebagai "perilaku kriminal dan terorisme".