KONTAN.CO.ID - NEW YORK. New York menjadi negara bagian Amerika Serikat (AS) pertama yang menghentikan pembangunan pusat data baru skala besar. New York memberlakukan moratorium satu tahun karena kekhawatiran meningkat bahwa fasilitas pusat data yang mendorong booming kecerdasan buatan akan meningkatkan biaya listrik, membebani pasokan air, dan membebani masyarakat setempat.

Moratorium ini menempatkan New York di garis depan perdebatan nasional yang berkembang tentang bagaimana mengelola infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kecerdasan buatan.

Sementara perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data baru, para pembuat undang-undang dan regulator di puluhan negara bagian sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membatasi dampaknya terhadap jaringan listrik, tagihan utilitas, dan komunitas lokal.

"Karena pengembangan pusat data mengancam untuk menaikkan tagihan utilitas, menghabiskan sumber daya alam kita, dan menciptakan ketidakpastian bagi warga New York, adalah tanggung jawab saya untuk mengambil tindakan dan memimpin," kata Gubernur New York Kathy Hochul seperti dikutip Reuters, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga: Pengiriman Smartphone China Turun Selama Lima Kuartal Berturut, Ada Apa?

Hochul juga akan mengupayakan legislasi untuk mencabut pengecualian pajak penjualan untuk pusat data besar.

Larangan pembangunan akan berlaku untuk pusat data yang menggunakan daya 50 megawatt atau lebih, kata para pejabat di kantor gubernur.

Selama moratorium, Departemen Konservasi Lingkungan New York tidak akan mengeluarkan izin diskresioner apa pun yang belum dianggap lengkap, kata kantor gubernur.

Sebagai gantinya, Hochul mengarahkan pejabat negara bagian untuk mengembangkan Pernyataan Dampak Lingkungan Umum (GEIS) untuk memastikan bahwa pusat data baru yang beroperasi mematuhi "standar yang konsisten," serta memeriksa potensi dampak lingkungan dari pembangunan dan pengoperasian pusat data di negara bagian tersebut.

Larangan tersebut akan dicabut setelah negara bagian New York menyelesaikan standar tersebut, menurut kantor Hochul.

Reaksi Negatif Masyarakat

Legislatif New York pada bulan lalu mengesahkan RUU yang dimaksudkan untuk memberlakukan batasan pada pusat data, tetapi belum dikirim ke meja Hochul untuk ditandatangani.

Pejabat di kantor Hochul menggambarkan RUU tersebut sebagai hal yang rumit dan akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya dengan legislatif negara bagian.

Ekspansi pusat data di AS mendorong peningkatan permintaan daya dan tagihan listrik di sebagian besar wilayah negara, yang memicu reaksi negatif dari masyarakat setempat dan politik.

Hanya satu dari tiga warga Amerika yang menyetujui laju pembangunan pusat data yang cepat, dan sebagian besar akan menentang pembangunan pusat data di komunitas mereka sendiri, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos baru-baru ini.

Puluhan badan legislatif negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mengendalikan dampak pusat data terhadap tagihan listrik dan lingkungan. New York adalah yang pertama memberlakukan moratorium penuh.

Baca Juga: Rekor! Gaji 50 Youtuber Ternama Di Dunia Tembus US$ 1 Miliar, MrBeast Paling Tinggi

Pada bulan April, Gubernur Maine Janet Mills memveto rancangan undang-undang yang akan memberlakukan pembekuan serupa pada fasilitas tersebut. Hingga Mei, terdapat lebih dari 12 gigawatt beban penggunaan energi yang sangat besar, termasuk pusat data, yang siap terhubung ke jaringan listrik negara bagian, menurut laporan terbaru dari operator jaringan independen New York.

Menurut data Departemen Energi AS, negara bagian ini memiliki harga eceran listrik rumah tangga termahal kedelapan di negara tersebut.