KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu tenaga ahli di kantor Kepala Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mengecek kembali data terkait pembiayaan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dinilai telah di-mark-up.

"Ya, makanya dibilang mark up, dari mana datanya? Kalau mark up itu artinya ada data yang tidak benar terkait pembiayaan LRT," ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kemarin (26/6).

Sebelumnya, Prabowo menyebut, biaya proyek LRT termahal US$ 8 juta per kilometer. Bahkan, Ngabalin tak segan-segan untuk menantang Prabowo terkait data tersebut.

"Kalau beliau menyebutkan seharunya biaya yang dibangun US$ 8 juta/km itu bangun pakai apa? bangun pakai bambu itu, bambu dari Papua gitu? Coba deh dicek," tamabah Ngabalin.

Padahal, data yang diperoleh dan telah dihitung oleh pemerintah, dia mengklaim justru ada penghematan biaya sekitar Rp 13 triliun dalam proyek LRT Palembang. Sehingga ia menyayangkan, jika Prabowo mendapatkan data yang keliru dan justru bisa menjorokkan ke informasi yang tidak benar.

"Makanya saya kan bilang kalau ada, mudah-mudahan teman-teman yang memberikan informasi kepada Pak Bowo (Prabowo) itu adalah data-data yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan data-data yang bisa menjorokin Pak Bowo, kasian," jelas dia.

Dengan begitu, ia dan pemerintah berharap data yang disampaikan Prabowo itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Pasalnya hal itu bisa menimbulkan persepsi yang salah kepada masyarakat. "Monggo kasih data sama saya, datang deh di Kantor Kemaritiman," tutup Ngabalin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia