KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya dinilai berpotensi menambah ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Konflik di kalangan elite politik bahkan disebut mulai memengaruhi kinerja jajaran pemerintahan hingga persepsi investor. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Direktur Eksekutif dan pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dinamika politik tersebut tidak lagi sebatas persoalan konsolidasi kekuasaan, tetapi mulai memengaruhi stabilitas ekonomi dan kinerja kementerian.

Baca Juga: Pengangguran Gen Z Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi RI Dipertanyakan “Drama politik Gibran ini sudah berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, jadi bukan hanya pada ranah politik, ya, tapi juga berpengaruh pada stabilitas perekonomian karena sudah mengganggu kinerja menteri-menteri,” ujar Bhima kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Ia mencontohkan, dinamika politik tersebut turut memengaruhi perhatian sejumlah pejabat pemerintahan terhadap agenda kementerian. Salah satunya, Menteri Kehutanan yang justru membicarakan rencana mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), alih-alih membahas agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi anomali mengingat pemerintahan Prabowo memiliki jumlah anggota kabinet yang besar. Namun, besarnya komposisi kabinet belum menjamin konsolidasi politik yang stabil. “Dan kondisi stabilitas politik ini juga akhirnya anomali dari jumlah kabinet Prabowo yang gemuk sekali, kan, 100 orang lebih itu termasuk wati-impres, tapi ternyata menjadi politik yang tidak stabil, gitu, jadi konsolidasi yang tidak stabil,” ungkapnya. Ketidakpastian politik tersebut juga berpotensi memengaruhi sentimen investor, baik di pasar modal maupun investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investor dinilai akan memasukkan risiko politik dalam perhitungan kelayakan investasi, terutama untuk proyek padat karya dan investasi yang membutuhkan modal besar. “Karena melihat bahwa guncangan politik ini akan berlangsung cukup lama, sehingga mereka mungkin memasukkan risiko-risiko politik dalam feasibility study, dalam uji kelayakan, terutama investasi yang sifatnya adalah padat karya ke depan atau investasi yang membutuhkan modal cukup besar karena ada risiko-risiko politik,” jelas Bhima. Selain sentimen investasi, Bhima menyoroti kenaikan imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun yang telah melampaui 7,7%. Menurutnya, kenaikan tersebut turut mencerminkan risiko ketidakstabilan politik yang diperhitungkan kreditor pemerintah. “Nah, kemudian juga ini tercermin sebenarnya instabilitas ini pada naiknya imbal hasil dari SBN sudah di atas 7,7% untuk 10 tahun. Jadi, imbal hasil SBN yang naik itu juga memasukkan faktor instabilitas politik ke dalam imbal hasil yang diinginkan oleh para kreditor surat utang pemerintah,” ungkapnya. Bhima menambahkan, ketidakstabilan politik juga berpotensi memicu gejolak di masyarakat. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah. “Karena ada implikasi dari instabilitas politik, maka muncul gejolak masyarakat dan ini efeknya juga kepada tekanan pada sisi ruang fiskal,” tutupnya.

Baca Juga: Celios Bongkar Masalah di Balik Turunnya Angka Pengangguran Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News