KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi orang pribadi. Ketentuan tersebut tercantum dalam aturan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disepakati pemerintah melalui Kementrian Keuangan dan juga oleh Komisi XI DPR RI. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, tidak masalah jika ada pengintegrasian NIK ke NPWP. Menurutnya, selama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah secara periodik mendapatkan pasokan data berupa NIK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk pengawasan kepatuhan pajak orang pribadi dan data matching.
Baca Juga: Tarif pajak minimum atau alternative minimum tax dihapus dari RUU HPP Namun tidak serta merta orang yang sudah memiliki KTP akan memiliki NPWP. Sebab, DJP masih harus mengecek apakah orang tersebut memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) atau tidak.