KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat nilai transaksi bursa karbon Indonesia masih minim, yakni tercatat sebesar Rp 35,3 miliar dari September 2023 hingga April 2024.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan menyampaikan, transaksi senilai Rp 35,3 miliar tersebut berasal dari 57 partisipan, dengan frekuensi transaksi mencapai 60.

Adapun Boby mengungkapkan, alasan frekuensi transaksi bursa karbon di Indonesia masih minim, karena berbagai pihak belum sepenuhnya menyadari bahwa nilai ekonomi karbon yang bisa dapat di monetisasi, bahkan bisa diperdagangkan.

“Nah sekali lagi peran dari kita untuk menggalakkan ke semua pihak untuk bisa melakukan upaya pengurangan CO2 dan mendapatkan manfaat dari bursa karbon,” tutur Boby dalam media gathering, Rabu (29/5).

Baca Juga: Ricuh Soal Tapera, Airlangga Minta Kemenkeu dan Kementerian PUPR Lakukan Sosialisasi

Ia berharap agar transaksi bursa karbon ke depannya dapat terus meningkat. Hal ini sejalan dengan potensi supplier pengurangan karbon yang dinilai bermanfaat utamanya untuk sektor kehutanan dalam negeri.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo  meresmikan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada tanggal 26 September 2023 sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian NDC Indonesia, yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di Indonesia.

IDX Carbon/Indonesia Carbon Exchange merupakan merek Carbon Exchange yang dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia.

BEI melalui Indonesia Carbon Exchange berkomitmen mengembangkan perdagangan karbon yang transparan, tertib, dan sesuai dengan praktik dunia sehingga dapat membuka potensi perdagangan karbon Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi