KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlihat masih tertekan. Ini tercermin dari penyaluran kredit UMKM yang masih melesu, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM secara industri juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM per Desember 2025 mengalami tekanan 0,3% secara tahunan, mencapai Rp 1.501,5 triliun. Walaupun penurunannya lebih baik dari bulan sebelumnya sebesar 0,7% mencapai Rp 1.493,8 triliun. Sementara NPL kredit UMKM per Desember 2025 berada di level 4,33%, terlihat masih tinggi kendati menunjukkan perbaikan dari bulan sebelumnya di level 4,50%. Adapun tingkat bunga kredit segmen ini sudah turun dari 10,61% di November 2025 jadi 10,56% di Desember 2025.
Advisor Banking & Finance Development Center, Moch Amin Nurdin, menilai NPL UMKM yang masih tinggi mencerminkan tekanan arus kas pelaku usaha di tengah pemulihan permintaan yang belum merata serta beban biaya dan suku bunga yang masih relatif tinggi, terutama di segmen mikro.
Baca Juga: Pelonggaran Syarat Kredit Bikin NPL Bank Melonjak? “Tekanan biaya operasional dan suku bunga membuat kemampuan bayar UMKM belum sepenuhnya pulih. Karena itu, risiko kredit bermasalah masih perlu diwaspadai,” ujar Amin kepada kontan.co.id, Senin (26/1/2026). Untuk meredam kenaikan NPL, perbankan perlu fokus memperkuat early warning system, melakukan restrukturisasi secara selektif, serta memantau arus kas debitur dengan lebih intensif. "Ke depan, NPL UMKM diperkirakan tetap terkendali, meski belum akan turun cepat, seiring pertumbuhan UMKM yang masih moderat dan sikap bank yang cenderung berhati-hati dalam ekspansi kredit," katanya. Dari sisi bank, PT Bank Sahabat Sampoerna mencatat rasio NPL UMKM masih berada di bawah ambang batas aman regulator. Seperti diketahui, lebih dari 64% kredit Bank Sampoerna disalurkan ke UMKM. Direktur Finance and Business Planning Bank Sampoerna, Henky Suryaputra, mengungkapkan bahwa hingga September 2025, NPL gross berada di level 4,12%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,84%. “Kenaikan NPL secara industri dipicu oleh berakhirnya relaksasi restrukturisasi COVID-19 serta daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan,” jelas Henky.
Baca Juga: Meski Kredit Macet KPR Membaik, Kredit Tanpa Agunan Masih Tekan NPL Meski demikian, Bank Sampoerna tetap optimistis terhadap ketahanan UMKM di sejumlah subsektor. Untuk memitigasi risiko, perseroan memperkuat kolaborasi dengan lebih dari 50 mitra strategis dan fintech, memanfaatkan data digital untuk pemantauan risiko yang lebih presisi, serta mengandalkan layanan Bank-as-a-Service (BaaS) guna mendeteksi penurunan performa debitur secara real time. Dari sisi pencadangan, bank menerapkan kebijakan konservatif sesuai PSAK 71 demi menjaga stabilitas jangka panjang. Adapun Bank BPD DIY mencatat NPL UMKM gross pada 2025 mencapai 5,89%, naik 1,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY, Raden Agus Trimurjanto, menjelaskan kenaikan ini dipicu oleh penurunan omzet UMKM akibat kondisi perekonomian yang kurang mendukung. “Sebagian debitur masih mampu membayar, namun tidak penuh, sehingga menimbulkan tunggakan. Kami optimistis tunggakan dapat tertutup saat omzet kembali normal,” ujarnya. Untuk menekan risiko, Bank BPD DIY memperketat seleksi penyaluran kredit, meningkatkan pendampingan dan monitoring usaha, serta melakukan restrukturisasi secara selektif. Hingga saat ini, tingkat pencadangan bank telah mencapai 61,06%. Pada 2026, perseroan menargetkan rasio NPL UMKM dapat ditekan hingga 3%. Per Desember 2025, penyaluran kredit UMKM meningkat untuk sektor mikro sebesar 10,67% yoy dari semula Rp 1,74 triliun jadi Rp 1,92 triliun, untuk kecil meningkat 1,28% dari Rp 1,10 triliun jadi Rp 1,11 triliun. Sedangkan untuk menengah tidak tumbuh.
Baca Juga: Kredit Industri Tumbuh Terbatas, Bank Kecil Jaga NPL Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) justru berhasil mencatat perbaikan kualitas kredit UMKM. Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, mengatakan penurunan rasio NPL UMKM BNI ditopang oleh penguatan manajemen risiko serta pengelolaan portofolio pembiayaan yang berkesinambungan. “Perbaikan juga didorong oleh pertumbuhan kredit UMKM non-KUR yang solid, dengan segmen menengah tumbuh 14% dan segmen kecil non-KUR naik 13%,” kata Iqbal.
BNI menargetkan rasio NPL UMKM dapat terjaga di kisaran 3%–4%, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di sekitar 4,5%. Target ini didukung oleh penyaluran kredit yang selektif, fokus pada pembiayaan berbasis ekosistem dan rantai pasok, penerapan digital credit scoring, serta diversifikasi portofolio kredit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
