KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi perhatian perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM mencapai 4,54% pada Juni 2026, naik dari 4,41% pada Juni 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan mulai melakukan hapus buku untuk membersihkan kredit bermasalahnya. “Karena CKPN-nya sudah terbentuk, yang dilakukan adalah hapus buku. Dihapusbukukan sehingga justru membersihkan balance sheet mereka,” kata Dian saat ditemui usai acara UMKM Finance Summit, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga: NPF Bank Syariah Mulai Merangkak Naik, Bank Perketat Kualitas Pembiayaan "Karena CKPN-nya sudah terbentuk, yang dilakukan adalah hapus buku. Dihapusbukukan sehingga membersihkan balance sheet mereka," kata Dian saat ditemui usai acara UMKM Finance Summit, Selasa (11/8/2026). Menurut Dian, langkah tersebut dapat membuat neraca bank lebih bersih sehingga ruang untuk kembali menyalurkan kredit menjadi lebih terbuka. "Kalau ada bank yang UMKM-nya secara agregat mencapai angka 5%, dia tidak bisa ekspansi lagi. Jadi CKPN-nya sudah terbentuk, kemudian dihapuskan, lalu ekspansi lagi," ujarnya. Wakil Ketua Perbanas sekaligus Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) BCA Hendra Lembong mengatakan, masuknya produk murah dari China turut memberi tekanan kepada pelaku usaha di dalam negeri. “NPL di BCA nomor dua itu bahan bangunan. Karena pemain bahan bangunan kita enggak bisa lawan kalau harganya begitu murah dari China,” ujar Hendra. Mengutip laporan keuangan Semester I 2026, BCA menyalurkan kredit di segmen usaha kecil dan menengah (SME) mencapai Rp 134,6 triliun per 30 Juni 2026, tumbuh 6% yoy dari Rp 127 triliun.

Baca Juga: 10 Unitlink Campuran dengan Return Tertinggi per Juli 2026 Sementara itu, NPL SME BCA berada di sekitar 2,74% pada Juni 2026, naik sedikit dari 2,69% pada peiode sebelumnya. Sementara NPL total BCA justru turun dari 2,1% menjadi 1,8%. BCA juga mencatat penurunan hapus buku total bank, dari Rp 1,605 triliun per Juni 2025 menjadi Rp 1,490 triliun per Juni 2026. Adapun berdasarkan laporan keuangan Semester I 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatat pertumbuhan kredit UMKM yang cukup kuat. Per Juni 2026, kredit UMKM non-KUR BNI mencapai Rp 52 triliun, naik 17,1% yoy dari Rp 44,4 triliun. Di sisi kualitas, NPL segmen usaha kecil BNI masih berada di level 3,8%, sama dengan posisi setahun sebelumnya. Sementara hapus buku total bank turun dari Rp 7,95 triliun menjadi Rp 4,46 triliun. Sementara itu mengutip laporan keuangan Semester I, PT Bank Mandiri Tbk menunjukkan kondisi yang sedikit berbeda. Kredit SME tumbuh 2,48% yoy menjadi Rp 85 triliun per Juni 2026 dari Rp 83 triliun tahun lalu. Namun, pada Juni 2026 NPL segmen tersebut naik menjadi 1,18%, dari 0,95% pada tahun sebelumnya. Meski begitu, hapus buku bank only Bank Mandiri relatif stabil, dari Rp 2,81 triliun menjadi Rp2,82 triliun per Juni 2026. Pengamat Ekonomi INDEF Rizal Taufikrahman menilai, hapus buku memang bisa menurunkan NPL secara akuntansi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan kualitas kredit. Tingginya NPL UMKM menunjukkan kredit bermasalah baru masih terus terbentuk.

Baca Juga: Allianz Indonesia Mencatat Total Aset Gabungan Rp 41,9 Triliun per Juni 2026 “Artinya, bank membersihkan stok NPL lama, tetapi pada saat yang sama muncul debitur baru yang mengalami tekanan pembayaran. Jadi persoalannya bukan sekadar di neraca bank, melainkan pada kemampuan bayar pelaku UMKM,” kata Rizal kepada Kontan, Rabu (12/8/2026) Rizal mengatakan hal ini mencerminkan tekanan di sektor riil, mulai dari daya beli yang belum kuat, biaya usaha dan pembiayaan yang masih tinggi, hingga arus kas UMKM yang relatif tipis. "Kebijakan harus mampu membedakan antara debitur yang memang tidak layak dan UMKM yang hanya mengalami tekanan likuiditas sementara agar intermediasi kredit tidak ikut terhambat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News