KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, Muh Marufin Sudibyo, meminta pemerintah tetap berpegang pada kriteria MABIMS dalam menetapkan awal Syawal 1447 Hijriah serta menunggu hasil rukyatul hilal sebelum mengambil keputusan resmi.

MABIMS adalah forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang menyepakati kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) baru untuk penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Kriteria MABIMS saat ini menetapkan bahwa hilal dinyatakan memenuhi syarat jika ketinggiannya minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. 

Dalam Sidang Isbat penentuan Idul Fitri 1447 H, Marufin menjelaskan bahwa secara hisab, posisi hilal di Indonesia memang sudah mendekati kriteria, khususnya di wilayah Aceh dengan ketinggian sekitar 3 derajat. Namun, nilai elongasi masih berada di bawah batas minimal 6,4 derajat yang disepakati dalam kriteria MABIMS.

Bank Mandiri Awali 2026 dengan Fundamental Solid, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Baca Juga: Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong untuk Hemat Anggaran

“Secara hisab, ketinggian hilal di Aceh sudah sekitar 3 derajat, tetapi elongasinya masih berkisar 5,8 hingga 6,1 derajat, sehingga belum memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tetap berpegang pada prinsip imkan rukyah, yaitu kesesuaian antara perhitungan hisab dan hasil pengamatan langsung. Oleh karena itu, hasil rukyatul hilal menjadi faktor penentu akhir dalam menetapkan awal Syawal.

Marufin juga mengingatkan pentingnya menunggu laporan rukyat dari berbagai daerah, khususnya dari Aceh yang memiliki posisi hilal paling memungkinkan terlihat. “Apabila terjadi perbedaan di kalangan ahli hisab, maka keputusan pemerintah melalui Menteri Agama menjadi rujukan utama yang harus diikuti,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa NU secara organisasi tidak akan mendahului keputusan resmi pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Hal ini merupakan bagian dari komitmen yang telah ditetapkan dalam berbagai keputusan muktamar dan musyawarah nasional NU.

Dalam paparannya, NU juga menyampaikan bahwa hasil pemodelan menunjukkan tinggi hilal di Indonesia masih berada di bawah 3 derajat, yakni antara 0 derajat 49 menit hingga 2 derajat 51 menit. Sementara elongasi berkisar antara 4 derajat 36 menit hingga 6 derajat 9 menit, yang berarti belum memenuhi ambang batas visibilitas hilal.

Berdasarkan kondisi tersebut, NU memandang kemungkinan hilal tidak dapat teramati pada hari ini. Jika hasil rukyat juga tidak menunjukkan adanya hilal, maka bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga Idul Fitri diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Baca Juga: Airlangga Lapor ke Istana, Bahas Efisiensi BBM, WFH dan Potong Gaji Menteri

NU juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi terhadap kriteria MABIMS yang telah disepakati negara-negara Asia Tenggara sejak lama. “Kami berharap pemerintah tetap konsisten dengan kriteria ini karena merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah diperjuangkan bertahun-tahun,” kata Marufin.

Sidang Isbat sendiri menjadi forum resmi pemerintah untuk menetapkan awal Syawal dengan mempertimbangkan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News