JAKARTA. Sebanyak 31 ketua dan tiga wakil ketua DPD Partai Golkar Tingkat I/provinsi berkumpul dan menyatakan dukungan kepada ketua umum partainya, Aburizal Bakrie (ARB) atau Ical untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali pada 30 November 2014.

Mereka juga menolak adanya Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono yang juga merencanakan Munas di Jakarta pada Januari 2015. Pernyataan itu mereka sampaikan dalam pernyataan sikap di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/11).

Politisi Partai Golkar, Nurdin Halid tidak membantah penggalangan kekuatan dari seluruh ketua DPD Partai Golkar Tingkat I ini bagian skenario untuk mempertahankan Ical menjadi ketua umum guna mempertahankan posisi Partai Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP).

"Dalam setiap kompetisi politik, baik ekternal maupun internal, pasti ada sikap-sikap politik keberpihakan, apalagi memilih," kata Nurdin dalam jumpa pers tersebut.

Ia pun mengakui, terlepas dari adanya pernyataan sikap itu, sebenarnya 34 Ketua DPD Partai Golkar Tingkat sudah memberikan dukungan agar Ical tetap menjadi ketua umum partai untuk lima tahun mendatang.

"DPD I dan II sudah menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada ARB. Dan ARB tidak mencalonkan diri jadi ketum seperti yang lainnya. ARB didatangi di rumahnya di Jakarta. Dan tidak ada pemaksaan dan tidak ada intimidasi. Silakan tanya ke mereka, ini ada gubernur, bupati dan DPRD," kata Nurdin yang telah ditunjuk menjadi Ketua Steering Committee (SC) Munas di Bali sebagaimana hasil rapat pleno DPP Partai Golkar kubu ARB.

Pengakuan Nurdin Halid itu diamini oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham. "Saya selaku Sekjen, jujur saya sampaikan, ketika pimpinan Partai Golkar tingkat provinsi ini menyampaikan dan meminta dan bahkan mendaulat ARB untuk kembali memimpin, tentu ARB sebagai kader militan yang bertanggung jawab kalau amanah itu diberikan kembali oleh pemegang suara tapi tidak diterima, berarti ARB tidak bertanggung jawab. Itu saja," kata Idrus.

"Jadi, tidak ada alasan ARB untuk tidak menerima desakan yang disampaikan ketua DPD provinsi se-Indonesia dan kab/kota," imbuhnya.

Beberapa Ketua DPD Partai Golkar yang hadir dalam jumpa pers itu pun mengakui adanya dukungan untuk Ical itu. "Bener, ini datang dari hati nurani, bukan karena terpaksa atau iming-iming. Karena memang sudah suka dengan ARB, bagaimana kalau orang sudah seneng sama seseorang," kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Alzier Dianis Thabranie.

Alzier meyakinkan para pengurus DPD Tingkat II atau Kabupaten/kota di Lampung juga mendukung Ical sebagai ketua umum mendatang. Ia juga membantah dukungan tersebut karena adanya aliran dana ke DPD Tingkat I agar mendukung Ical sebagai ketua umum untuk kali kedua.

"DPD II di Lampung sudah kompak. Nggak ada seperti itu (DPD II akan berubah sesuai pemberi dana terbesar seperti 'kucing air',-red). Apalagi, Lampung adalah kampung halaman ARB," kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DIY, Gandum Pardiman. "Untuk Jogja sudah kompak semua dukung Aburizal Bakrie sebagai ketua umum mendatang. Saya yakin DPD II di tempat kami tidak ada yang main 'dua kaki'. Kami memilih dengan bahasa hati. Saya sehari-hari sudah kasih pemahaman ke DPD II dan selama ini kami tidak pernah anarkis. Itu sudah hasil rapat pleno di tempat kami," kata Gandum.

Menurut Gandum, pihaknya mendukung Ical sebagai ketua umum Partai Golkar karena beberapa calon ketua umum pesaing Ical mempunyai tujuan lain, di antaranya membawa Partai Golkar bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu tidak mencerminkan konsistensi partai yang sejak Pilpres 2014 bergabung di KMP.

"Karena Pancasila sedang dalam bahaya dengan upaya pencabutan Tap MPR Nomor 25 tentang paham komunis dan wacana penghapusan kolom agama di KTP. Ini bahaya sekali dan ini ancaman bagi Golkar. Maka dari kami sepakat ingin tetap di KMP," kata Gandum.

"Apalagi dari calon-calon ketua umum yang di sana, belum apa-apa sudah bilang akan 'menjual' Partai Golkar ke yang lain. Seharusnya kita konsisten pilihan awal. Kalau setiap pemerintahan Golkar berubah, kapan Golkar ada kader jadi presiden. Kita dari awal di KMP, itu pilihan politik yang seharusnya sudah siap atas semua konsekuensinya. Jangan maunya menang sendiri," tandasnya. (Abdul Qodir)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto