JAKARTA. Politisi Partai Golkar, Nurdin Halid, meminta para 'oknum partai' yang berambisi menjadi ketua umum bisa menerima kenyataan dan mematuhi hasil Munas di Bali pada 30 November-3 Desember 2014, jika kelak Aburizal Bakrie atau Ical terpilih secara aklamasi.

Nurdin meminta oknum partai yang menjadi pesaing Ical itu untuk belajar dari pemilihan ketua umum yang terjadi di PDI Perjuangan.

"Oknum-oknum Partai Golkar yang punya ambisi biasa saja, tapi ambisi itu seharusnya diletakkan pada azas kekeluargaan dan kegotong-royongan dan azas demokrasi Pancasila. Coba kita contohlah PDIP. Dimana PDIP mencalonkan Megawati secara aklamasi, nggak ada ribut-ribut," kata Nurdin Halid saat menerima pernyataan sikap dan dukungan 34 DPD Partai Golkar untuk Ical di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurut Nurdin, peluang Ical terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi sangat besar jika para calon ketua umum lainnya tidak hadir pada pemilihan yang digelar dalam Munas di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Sebab, saat ini hanya Ical yang dipastikan mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara DPD Partai Golkar Tingkat I (provinsi) dan II (kab/kota).

Ia menyampaikan, terpilih atau tidaknya Ical sebagai ketua umum secara aklamasi pada Munas nanti adalah berdasarkan AD/ART, tatib dan susunan formatur. "Semua harus sesuai mekanisme aturan-aturan itu. Tatib disahkan oleh semua peserta yang punya hak suara. Tidak ada hak yang dipaksakan," ujarnya.

Sebelumnya, para calon Ketua Umum Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan siap menggelar Munas tandingan di Jakarta pada Januari 2014. Mereka mengambil langkah itu karena kepemimpinan Ical sudah melanggar AD/ART partai dan tidak mengakomodir aspirasi kader.

Mereka pun menyatakan tidak akan menghadiri Munas di Bali versi pimpinan Ical karena penyelenggaraan dan hasilnya adalah tidak sah.

Nurdin Halid bingung kenapa elite partainya ribut kala ada seorang calon ketua umum akan terpilih dalam pemilihan secara aklamasi. Ia menyarankan para elite sekaligus oknum partai tersebut agar belajar dari PDI Perjuangan.

"Itu yang namanya partai modern. Sebenarnya Partai Golkar juga modern, tapi sekarang yang ada ini adalah segelintir oknum-oknum yang tidak lebih 20 orang, yang seolah-olah ingin menciptakan demokrasi tapi sebenarnya tidak," kata Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI yang sempat tersangkut kasus korupsi gula impor dan minyak goreng itu. (Abdul Qodir)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie