KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) masih terus berburu kontrak baru. Kasus korupsi yang menjerat perusahaan konstruksi ini tahun lalu tidak lantas membuatnya berhenti mencari pekerjaan baru.

Tahun ini, DGIK menargetkan kontrak baru sebesar Rp 1,8 triliun. Namun, perusahaan baru berhasil mendapatkan penunjukan surat pemenang tender satu proyek di pertengahan Agustus ini. 

"Proyek itu sedang dalam proses kontrak sehingga untuk detail proyeknya baru bisa kami samaikan setelah tanda tangan kontrak," kata Almanda Pohan, Public Relation Corporate DGIK kepada Kontan.co.id, Senin (20/8).

Almanda mengaku, saat pihaknya sedang mengikuti beberapa tender proyek-proyek konstruksi. Nusa Konstruksi Engineering berharap sebagian dari tender tersebut sudah diumumkan pada kuartal III 2018 ini.

Sementara untuk proyek-proyek yang sudah didapatkan tahun lalu, DGIK memastikan akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan para pemberi kerja. "Baik untuk proyek yang dikerjakan sendiri maupun joint operation sampai saat ini berjalan dengan lancar," kata Almanda.

Sayang dia tidak merinci progres dari masing-masing proyek yang sedang mereka tangani. Tahun lalu, DGIK berhasil mengumpulkan kontrak baru senilai Rp 1,57 triliun sebelum perusahaan dijatuhi vonis kasus korupsi atas proyek RS Udayana dan Wisma Atlet.

Kontrak baru itu didapatkan dari proyek infrastruktur Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin milik Angkasa Pura I senilai Rp 683 miliar, Overpass Province Road dan Tunan Bridge milik PT Fajar Surya Swadaya Rp 47 miliar, Pekerjaan tanah seksi 2.2 area G jalan tol Balikpapan-Samarinda PT Wika senilai Rp 56 miliar.

Selain itu ada pula proyek Improvement Dam Batu Besi dari PT Vale Indonesia Rp 39 miliar, Pengamanan Pantai Jongor, Banten dari Kementerian PUPR Rp 81 miliar, dan Embarcadero Lippo Apartment Rp 51 miliar.

Proyek-proyek tersebut adalah proyek dikerjakaan sendiri oleh DGIK. Sementara untuk proyek kerja sama operasi, ada empat proyek yang mereka dapatkan dengan partner. Pertama, KSO dengan APL untuk pekerjaan pengamanan Pantai Tiku Padang dari Kementerian PUPR senilai Rp 89 miliar. Porsi DGIK dalam KSO itu sebesar 55%.

Kedua, KSO dengan WIKA untuk proyek Normalisasi Sungai Batam dari Kementerian PUPR senilai Rp189 miliar dengan porsi DGIK 32,5%. Ketiga, KSO dengan Wika untuk proyek Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Lambunu Kabupaten Parigi Montong dari Kementerian PUPR senilai Rp 141 miliar dengan porsi perseroan 37%. 

Keempat, KSO dengan QNQC untuk proyek Chadstone Apartment dari PT Pollux Aditama Kencana senilai Rp 203 miliar dengan porsi DGIK 40%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .