JAKARTA. Nusron Wahid sudah resmi dilantik menjadi kepala Badan Nasional Penempatan dan perlindungan tenaga Kerja indonesia (BNP2TKI). Salah satu agenda utamanya adalah membangun sistem pengawasan kondisi TKI yang ada di luar negeri secara real time.

Menurut nusron, Sistem yang dibangun tersebut harus terintegrasi secara online, dan akan berfungsi sebagai peringatan dini alias early warning system. Supaya hal-hal yang merugikan TKI di luar negeri bisa dicegah sebelum terjadi, seperti perlakuan buruk dan keterlambatan pembayaran gaji.

Untuk merealisasikannya, Nusron akan bekerjasama dengan kementerian lain seperti kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo), serta pihak swasta yaitu perusahaan telekomunikasi seperti PT Telkom. "Nanti kita minta TKI melaporkan nomor teleponnya kita bisa dengan provider Indonesia," ujar Nusron.

Selain masalah sistem perlindungan di luar negeri, BNP2TKI juga akan mempermudah dan mempermurah proses keberangkatan TKI. Selama ini, calon TKI yang akan berangkat harus datang ke 22 loket, dengan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya tinggi.

Caranya dengan memberlakukan sistem satu pintu. Artinya untuk mengurus ijin kesehatan, kepolisian, dan imigrasi akan dilakukan melalui satu tempat saja. Saat ini sistem ini sudah dilakukan di Lombok dan akan ditiru di tempat-tempat lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia