KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto memerlukan lahan yang cukup besar.

Nusron menjelaskan, setidaknya dibutuhkan 26.000 hektare (ha) lahan per tahun demi mewujudkan 3 juta rumah per tahun. Dia mengasumsikan bila 1 unit rumah seluas 60 meter persegi, maka membutuhkan 18.000 Ha untuk bangunannya saja.

Di sisi lain, dalam melengkapi fasilitas umum dan sosialnya dibutuhkan sekitar 40% dari area rumah, dengan begitu total keseluruhan lahan yang diperlukan mencapai 26.000 Ha per tahun.

Baca Juga: Maruarar Sirait Sebut 7 Konglomerat Siap Sukseskan Pembangunan Proyek 3 Juta Rumah

“Jadi sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (ha),” ujarnya dalam Media Gathering Kementerian ATR/BPN, Kamis (28/11) malam.

Nusron menuturkan, saat ini pemerintah memiliki cadangan lahan sebesar 1,3 juta ha, namun hanya 200.000 ha lahan yang bisa diperuntukan bagi perumahan. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Bank Tanah agar bisa meningkatkan pengelolaan tanah.

“Yang digunakan untuk permukiman itu plus minus bisa angka sekitar 200.000 (ha). Nanti disampaikan khusus Bank Tanah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bakal mengupayakan lahan sitaan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Menteri Ara Ungkap Rencana Strategis Program 3 Juta Rumah

Memang sehari setelah dilantik, Ara berjanji untuk bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas lahan-lahan yang menjadi sitaan negara. Dari hasil pertemuan tersebut, disebutkan bahwa terdapat tanah sitaan seluas 1.000 ha di Banten.

“Saya datang pertama ke Kejaksaan Agung, kita ngobrol-ngobrol ada tanah 1.000 ha di Banten yang disita dari koruptor,” kata Ara.

Dia bilang, untuk bisa memanfaatkan lahan hasil sitaan tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Sebut 99.000 Hektare Tanah Telantar di 23 Provinsi

“Nanti kita rapat antara Menteri Keuangan khususnya Dirjen Kekayaan Negara, Jaksa Agung, Saya, sama Menteri Pertanahan, supaya ada keputusan dan kepastian hukum, supaya tanah-tanah ini diberikan kepada rakyat. Ini kemauan saya, semoga yang lain setuju,” pungkasnya.

Selanjutnya: 30 Twibbon Hari AIDS Sedunia 2024 yang Diperingati Setiap 1 Desember

Menarik Dibaca: 30 Twibbon Hari AIDS Sedunia 2024 yang Diperingati Setiap 1 Desember

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli