WASHINGTON. Presiden AS Barack Obama minggu ini bakal mengumumkan serangkaian tindakan pemerintah guna merangsang perekonomian negara. Gedung Putih menyatakan, rencana ini tidak membutuhkan persetujuan kongres, termasuk inisiatif untuk aturan refinancing kredit perumahan warga AS. Hari ini (24/10) Obama akan mendiskusikan perubahan peraturan perkreditan rumah. Soalnya, masalah ini telah membuat pasar properti di AS terguncang hebat. Sementara pada Rabu (26/10), Obama akan mengumumkan langkah pinjaman bagi pelajar AS. "Presiden akan melanjutkan langkahnya untuk meyakinkan Partai Republik terkait rencana American Jobs Act," ujar Direktur Komunikasi Gedung Putih Dan Pfeiffer kepada The New York Times.Seperti diketahui, Partai Republik masih menentang rencana Obama untuk menjalankan program Rancangan Undang-Undang sebesar US$ 447 miliar bagi para pekerja AS ini. Rancangan Undang-Undang ini salah satunya berisi aturan anggaran sebesar US$ 175 miliar untuk infrastruktur dan bantuan bagi pemerintah lokal untuk menghindari pemecatan, termasuk potongan pajak jaminan sosial bagi para pekerja dan pengusaha.
Obama akan umumkan revisi kredit perumahan dan pinjaman pendidikan warga AS
WASHINGTON. Presiden AS Barack Obama minggu ini bakal mengumumkan serangkaian tindakan pemerintah guna merangsang perekonomian negara. Gedung Putih menyatakan, rencana ini tidak membutuhkan persetujuan kongres, termasuk inisiatif untuk aturan refinancing kredit perumahan warga AS. Hari ini (24/10) Obama akan mendiskusikan perubahan peraturan perkreditan rumah. Soalnya, masalah ini telah membuat pasar properti di AS terguncang hebat. Sementara pada Rabu (26/10), Obama akan mengumumkan langkah pinjaman bagi pelajar AS. "Presiden akan melanjutkan langkahnya untuk meyakinkan Partai Republik terkait rencana American Jobs Act," ujar Direktur Komunikasi Gedung Putih Dan Pfeiffer kepada The New York Times.Seperti diketahui, Partai Republik masih menentang rencana Obama untuk menjalankan program Rancangan Undang-Undang sebesar US$ 447 miliar bagi para pekerja AS ini. Rancangan Undang-Undang ini salah satunya berisi aturan anggaran sebesar US$ 175 miliar untuk infrastruktur dan bantuan bagi pemerintah lokal untuk menghindari pemecatan, termasuk potongan pajak jaminan sosial bagi para pekerja dan pengusaha.