Obligasi Tawarkan Yield Tinggi, Saham Perlu Buktikan Daya Tariknya



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tingginya imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang mendekati 8% membuat instrumen obligasi semakin menarik bagi investor.

Namun, saham dinilai tetap berperan penting dalam portfolio investasi karena menawarkan potensi pertumbuhan nilai dalam jangka panjang.

Senior Portfolio Manager PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Rizki Ardhi, CFA, mengatakan yield brenchmark obligasi negara tenor 10 tahun, yang pada Kamis (19/11) bertengger di level 7,6%, sudah sangat menarik, terutama bagi investor jangka panjang yang mengutamakan pendapatan stabil dengan risiko yang lebih terukur.


Baca Juga: Jasuindo Tiga (JTPE) Bagikan Dividen Interim Rp 10 per Saham, Simak Jadwalnya

“Kondisi ini juga pushing the bar bagi standar pasar saham. Investor tentunya hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil risiko lebih di saham jika potensi hasilnya memang layak untuk dibandingkan dengan imbal hasil yang tersedia di kelas aset obligasi,” jelas Rizki dalam risetnya, Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, Rizki menilai saham dan obligasi tidak harus diposisikan sebagai dua instrumen yang saling menggantikan. Keduanya memiliki karakteristik dan fungsi berbeda dalam portofolio investasi.

"Obligasi dapat memberikan stabilitas, sementara saham tetap dibutuhkan untuk menangkap pertumbuhan laba perusahaan dan pemulihan pasar ketika sentimen membaik. Yang terpenting bukan aset apa, tapi untuk apa, dan kapan. Timing sangat penting," ujar Rizki.

Di sisi lain, prospek pasar saham juga menghadapi tantangan dari perubahan lanskap ekonomi global. Rizki menilai era suku bunga sangat rendah atau ultra low rate sulit kembali dalam waktu dekat.

Baca Juga: Rupiah Spot Ditutup Melemah 0,12% ke Rp 18.254 per Dolar AS pada Kamis (19/11)

Fragmentasi perdagangan, rezim tarif yang lebih tinggi, meningkatnya dinamika geopolitik, investasi terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta besarnya kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat (AS) berpotensi menjaga yield global tetap tinggi.

Kondisi tersebut turut menekan pasar saham karena dapat menurunkan valuasi wajar saham. Investor juga diperkirakan semakin selektif dengan mencermati kualitas laba, tingkat utang, serta kebutuhan pembiayaan perusahaan.

"Investor juga akan lebih sensitif terhadap kualitas laba, tingkat utang, dan kebutuhan pembiayaan dari suatu perusahaan," jelasnya.

Selain tekanan dari faktor global, pasar saham domestik juga masih dibayangi ketidakpastian terkait potensi reklasifikasi status Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Rizki menilai isu tersebut menjadi salah satu faktor yang membayangi pasar saham Indonesia setidaknya hingga April 2027. Sebab, risiko langsungnya berasal dari potensi penyesuaian kepemilikan saham oleh investor asing, baik dana pasif yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan maupun dana aktif yang dapat terdampak sentimen negatif.

Menurut dia, kondisi ekonomi utama Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan negara-negara lain yang berstatus Standalone Market. Dengan demikian, persoalan yang menjadi sorotan MSCI lebih berkaitan dengan aspek kualitatif, terutama tata kelola pasar.

Rizki menyebut regulator dan pelaku pasar sebenarnya telah melakukan sejumlah perbaikan sejak pembekuan evaluasi indeks Indonesia pada awal 2026. Perbaikan tersebut antara lain mencakup peningkatan ketentuan free float, transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih terperinci, keterbukaan kepemilikan saham terkonsentrasi, serta penguatan pengawasan transaksi.

Baca Juga: BRPT Perkuat Diversifikasi Bisnis, Bidik Kapasitas Panas Bumi Tembus 1 GW pada 2026

Meski demikian, ia menilai upaya perbaikan tersebut perlu disertai komunikasi yang lebih intensif dengan MSCI. Selain itu, konsistensi dan keterbukaan dalam menjalankan perbaikan menjadi hal penting untuk memulihkan kepercayaan pasar.

"Perbaikan yang dapat diverifikasi akan lebih berpengaruh daripada janji kebijakan yang berdiri sendiri," kata Rizki.

Ia juga mengingatkan agar regulator dan pelaku pasar menghindari kebijakan maupun praktik pasar yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan atau meningkatkan keraguan MSCI selama periode konsultasi berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News