KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP) telah menandatangi kesepakatan (joint statement) dengan anggota grup Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) dalam rangka penerbitan obligasi hijau senilai US$ 150 juta. Obligasi hijau bertenor lima tahun tersebut ditujukan untuk mendanai sejumlah proyek hijau di Indonesia.

Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, mengatakan, inisiatif penerbitan obligasi hijau ini awalnya digagas oleh IFC. "Mereka melihat peluang pasar green bond yang sudah tidak asing lagi di luar negeri. Proses diskusi pun dimulai tahun ini dengan cukup cepat," ujar Parwati kepada Kontan.co.id, Rabu (1/8).

Kendati demikian, Parwati mengaku tingkat imbal hasil instrumen investasi ini belum ditentukan lantaran ini merupakan obligasi hijau privat dengan IFC sebagai investor tunggal. Ia mengatakan tingkat imbal hasil obligasi ini masih difinalisasi sembari meninjau kondisi pasar.

Sementara, Asif Mustaqim, Principal Investment Officer IFC Asia Pasific, mengatakan, dana dari obligasi hijau ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek bertema lingkungan di Indonesia. "Di antaranya yang menjadi fokus obligasi hijau OCBC NISP ini adalah proyek efisiensi energi, efisiensi air, agrikultur, dan utamanya pembangunan green-buildings," ujar Asif.

Parwati mengonfirmasi, dana dari obligasi hijau akan ditujukan untuk pembangunan green-building serta industri pengolahan limah. Ia juga meyakini, minat investor terhadap obligasi hijau akan terus berkembang seiring dengan kesadaran global yang tinggi terhadap perubahan iklim dan keberlangsungan lingkungan hidup.

"Kami melihat potensi green bond positif dan memang suatu kebutuhan untuk Indonesia. Minat dari penggarap proyek juga perlu ditingkatkan agar tidak hanya mencapai target pertumbuhan ekonomi, tapi juga tetap menjaga lingkungan," ujar Parwati.

Asal tahu saja, Bank Dunia memproyeksi peluang potensial Indonesia untuk pendanaan hijau dapat mencapai US$ 274 miliar hingga 2030 mendatang. Fokus terhadap pendanaan hijau perlu ditingkatkan mengingat perubahan iklim diprediksi bakal merugikan Indonesia sekitar 2,5%-7% dari PDB pada akhir abad ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati