JAKARTA. Sekretaris Jenderal Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Angel Gurria menuturkan, untuk memeratakan kesejahteraan perlu pembangunan infrastruktur. Untuk mempercepat hal tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan ganda.

"Pertama memanfaatkan public resources, dan kedua membuat regulasi baik untuk menarik sektor swasta," kata dia dalam Peluncuran Survei Ekonomi dan Pendidikan Indonesia oleh OECD, di Jakarta, Rabu (25/3).

OECD mengemukakan buruknya infrastruktur menghambat pembangunan. Dari sebelas negara yang disurvei, Indonesia menempati ranking terendah dalam indeks kinerja logistik dengan skor hanya di kisaran 2,5. Singapura menduduki peringkat pertama dengan indeks terbaik di level 4,25.

Skor 1 menunjukkan kinerja paling buruk, sementara skor 5 menunjukkan kinerja paling baik. Berturut-turut setelah Singapura, negara yang memiliki kinerja logistik baik yakni Afrika Selatan, Malaysia, Chili, Thailand, Brazil, Meksiko, India, Filipina, dan Vietnam. Indonesia berada di urutan terakhir.

Angel mengatakan, pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya lebih untuk pembangunan infrastruktur. Dia mengakui, kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diambil Presiden Joko Widodo memang sangat kontroversial.

"Tapi Jokowi sudah melakukan hal benar. Penghapusan subsidi bahan bakar minyak bisa menyehatkan anggaran," imbuh Angel.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Indonesia terus melakukan reformasi struktural di bidang ekonomi. Di infrastruktur, dia bilang, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN.

"Kami mengundang sektor swasta, bisa dilakukan private maupun Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kami sangat membutuhkan reformasi struktural di ekonomi. OECD kami harapkan bisa memberikan saran," kata Bambang. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie