KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berpotensi melebar pada 2026 seiring meningkatnya beban subsidi energi akibat tingginya harga minyak dunia.

Dalam laporan OECD Economic Outlook terbaru, lembaga tersebut memproyeksikan defisit fiskal Indonesia meningkat dari 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 3,0% PDB pada 2026. 

Pelebaran defisit terutama dipicu oleh kenaikan belanja subsidi energi jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pembekuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

OECD memperkirakan harga minyak yang lebih tinggi dapat menambah defisit anggaran sekitar 0,6% PDB melalui peningkatan pengeluaran subsidi. 

Baca Juga: OECD Soroti Risiko Terhadap APBN Jika Harga Minyak Global Bertahan Tinggi

Tekanan ini muncul ketika pemerintah juga masih menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran besar.

"Pemerintah telah menyatakan komitmennya menjaga defisit tetap di bawah batas fiskal 3%, yang mengharuskan adanya langkah kompensasi sekitar 0,3% PDB, termasuk pemangkasan belanja di sektor lain dan potensi windfall tax tak terduga pada ekspor komoditas," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Senin (7/6/2026).

Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

OECD menilai bantuan langsung kepada kelompok masyarakat rentan akan lebih efektif dibandingkan mempertahankan subsidi harga energi secara luas yang membebani anggaran negara.

Baca Juga: Menko Airlangga Terbang ke Eropa, Kejar Tiket Indonesia Masuk OECD

Di tengah tantangan tersebut, OECD masih melihat posisi fiskal Indonesia relatif terjaga. Rasio utang pemerintah diproyeksikan bertahan di kisaran 41% PDB hingga 2027. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News