KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyoroti pembentukan dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) baru atau Danantara yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook Edisi Juni 2025, lembaga tersebut menilai arah kebijakan fiskal Indonesia pada 2025 akan tetapi netral, karena sebagian besar dana yang dialokasikan ke Danantara belum langsung diwujudkan dalam bentuk investasi publik pada tahun yang sama.

OECD merekomendasikan percepatan penyaluran dana dari Danantara dalam jangka pendek dengan tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

"Mempercepat pencairan dana dari dana kekayaan negara baru dalam jangka pendek sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya akan mendukung pertumbuhan pada 2025, yang tampaknya tepat di tengah ketidakpastian yang meningkat tentang prospek pertumbuhan," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (3/6).

Di sisi lain, OECD memperkirakan defisit anggaran pemerintah akan meningkat dari 2,3% terhadap PDB pada 2024 menjadi 2,8% pada 2025.

Kenaikan ini dipicu oleh ekspansi program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil, pembentukan Danantara, serta hilangnya penerimaan negara akibat diskon tarif listrik pada awal 2025. 

Total tekanan anggaran dari kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar 1,6% dari PDB. Kendati begitu, pemerintah melakukan efisiensi belanja secara menyeluruh sebesar 1,3% dari PDB untuk menjaga defisit tetap di bawah batas hukum sebesar 3% dari PDB. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News